Alimatul Rahim: Papua Barat Jadi Provinsi Pertama di Tanah Papua yang Serius Bahas RAD/SDGs

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan Papua Barat menjadi provinsi pertama di tanah Papua yang membahas secara serius Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Asisten Manajer Pembangunan Lingkungan Bappenas, Alimatul Rahim menjelaskan, penyempurnaan RAD dilaksanakan dalam Focus Group Discussion (FGD) akan berlangsung sampai Rabu (11/10/2023).

"Karena semua masukan harus disempurnakan dan SDGs itu tidak bisa hanya pemerintah saja, harus melibatkan pelaku usaha, media dan organisasi masyarakat sipil serta akademisi," kata Ali saat diwawancarai TribunPapuaBarat.com di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Bappeda Litbang Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen RDTR Wilayah Perencanaan Kaimana

Baca juga: Melkias Werinussa Harap Penyusunan RAD SDGs Buat Daerah Tak Tertinggal

Pelaksanaan SDGs ditegaskan Alimatul Rahim harus sempurna dan tidak ada satupun yang tertinggal. Baik untuk pelaksanaan maupun penerima manfaat.

Setelah pembahasan, ia menyatakan dokumen RAD akan diteruskan ke Sekretariat Nasional SDGs untuk dilakukan evaluasi pertama.

Alimatul Rahim menambahkan dokumen itu nantinya akan ditandatangani Gubernur atau Penjabat Gubernur setempat.

Isi RAD dipastikan berupa komitmen. Contohnya, komitmen penurunan kemiskinan.

"Itu nanti bentuknya seperti apa dari pemerintah daerah, dari organisasi masyarakat sipil dan akademisi seperti apa untuk satu isu," terang Alimatul Rahim.

Dipastikan 17 tujuan SDGs adalah hal yang tidak terpisahkan karena saling terkait. Misalnya, isu kemiskinan dan pendidikan.

"Jangan sampai kemiskinan ditekan, tapi pendidikan tidak digalakkan. Harus beriring sejalan," pungkasnya.

Ali memastikan Draf RAD yang ada saat ini sudah paten. Tetapi di Papua Barat, SDGs akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mana akan berlangsung pada 2023-2026.

"Setelah 2026, akan disusun lagi untuk berlaku sampai 2030," pungkas Ali.

(*)