Agus Sumule: Ketimbang Pasang APK, Caleg Diminta Tawarkan Solusi Persoalan Masyarakat di Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI –Dalam hitungan mundur 38 hari lagi pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dilakukan.

Tepatnya, pada Rabu (14/2/2024) seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan, akan memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode lima tahun ke depan.

Serta memilih para wakil rakyat, entah yang duduk di DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: Bawaslu Manokwari Tertibkan 103 APK: Peserta Pemilu Harus Taat PKPU dan Perbawaslu

Baca juga: Tak Banyak Pasang APK Baliho, Romer Tapilatu Punya Cara Lain Berkampanye

Bagi Agus Sumule, akademisi Universitas Papua (Unipa) di Manokwari, Papua Barat, masa kampanye menjadi kesempatan bagi para caleg menarasikan tawaran solusi dari persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat.

Menurut dia, justru kini di Manokwari sedang ramai pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho para caleg sepanjang tepi jalan.

Pantauan TribunPapuaBarat.com, di baliho terpampang nama dan foto diri para caleg, nama partai politik (parpol) yang mengusung dan sedikit narasi seperti jargon.

“Kalau boleh, kita tidak hanya disuguhi gambar wajah. Ada juga narasi dari para caleg yang isinya menjawab pertanyaan kita,” ungkap Agus Sumule dalam keterangan resmi yang diterima TribunPapuaBarat.com, Minggu (7/1/2024).

Ia menilai, ada beberapa pertanyaan yang berangkat dari permasalahan yang saat ini dihadapi di tengah masyarakat Papua Barat yang mesti coba dijawab para caleg.

Di antaranya, dari hasil studi yang ia lakukan, diketahui ada 12.204 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

Di Provinsi Papua Barat ada 40.329, sementara secara keseluruhan di Tanah Papua ada lebih dari 620.000 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

“Atau bagaimana kemiskinan diselesaikan? Tanah Papua yang kaya, penduduknya paling miskin di Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, Papua Barat juga masih berkutat dengan upaya menurunkan angka prevalensi stunting untuk mencapai target prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2023.

Diwartakan TribunPapuaBarat.com sebelumnya, pada 2023 di seluruh Papua Barat tercatat ada 2.659 anak terindikasi gagal tumbuh kembang akaibat kurang gizi kronis (stunting).

Terdiri dari Kabupaten Fakfak 904 anak, Manokwari 628 anak, Teluk Bintuni 530 anak, Kaimana 255 anak, Manokwari Selatan 147 anak, Teluk Wondama 129 anak dan 56 anak di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Agus melanjutkan, kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) juga masih menjadi persoalan di Provinsi Papua Barat.

Tiap tahun Kemenkes RI menetapkan target jumlah orang yang diperiksa HIV sebanyak 8.000 orang.

“Atau bagaimana anak-anak (lem) Aibon ditolong, dirangkul dan dikasihi?” tuturnya.

Ia berharap, para caleg mampu memikirkan pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan tersebut, sehingga jika dipercayakan oleh masyarakat mampu diperjuangkan aspirasi tersebut di pemerintahan.

(*)