Mata Lokal Memilih
Ini Mekanisme Pengamanan TPS Wilayah Rawan Satu dan Dua di Wilkum Polsek Kaimana
Untuk mekanisme pengamanan di TPS pada wilayah hukum (Wilkum) yang dianggap rawan satu dan dua, sudah diatur oleh Polres (Kaimana)
Penulis: Arfat Jempot | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Kapolsek Kaimana AKP Wisran Litiloly mengatakan pihaknya telah memetakan daerah yang dianggap "rawan" satu dan dua pada pemilu 2024.
Wisran mengatakan daerah yang dianggap "rawan" bukan karena alasan Kamtibmas melainkan dari segi geografis, dan jarak tempuh dari Kota Kaimana cukup jauh ke kampung-kampung tersebut.
Mantan Kasat Polairud Polres Kaimana ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme pengamanan saat pelaksanaan pungut hitung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 nanti.
Baca juga: Anggota Polda Papua Barat Dilatih Fungsi Teknis Kehumasan, Adam Erwindi: Bekal PAM Pemilu 2024
Baca juga: Polres Kaimana Gelar Operasi Mantap Brata PAM Pemilu 2024
"Memang di wilayah Distrik Kaimana ini ada beberapa wilayah yang kami anggap rawan satu dan dua. Kami anggap rawan bukan karena soal kamtibmasnya, namun melainkan soal jarak tempu ke wilayah-wilayah tersebut," jelas Wisran kepada TribunPapuabarat.com di Kaimana, Rabu (24/1/2024).
"Untuk mekanisme pengamanan di TPS pada wilayah hukum (Wilkum) yang dianggap rawan satu dan dua, sudah diatur oleh Polres (Kaimana). Ada personel yang disiagakan di setiap TPS," sambungnya.
Ditanya soal pergeseran personel ke wilayah yang dianggap rawan satu dan dua di wilayah Polsek Kaimana, Wisran mengatakan soal pergeseran personel menjadi kewenangan Polres Kaimana.
"Namun untuk pergeseran personel untuk wilayah Buruway, Arguni dan Arguni Atas dijadwalkan H-3, H-5 untuk wilayah Yamor, kemudian untuk wilayah Kaimana dua kemungkinan besar H-1 atau H-2 namun masih menunggu petunjuk dari Polres," ujarnya.
(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/AKP-Wisran-Litiloly.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.