KPU Manokwari Siap Distribusi Logistik Mulai 7 Februari 2024, Dimulai dari Distrik Sidey

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat siap memulai distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai Rabu, (7/2/2024) atau H-7 Pemilu.

Ketua KPU Manokwari Christin R Rumkabu mengatakan, distribusi logistik Pemilu akan dimulai dari distrik (kecamatan) terjauh di Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Sidey.

Distrik Sidey berada di perbatasan antara Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Tambrauw.

Baca juga: KPU Fakfak Tegaskan Warga yang Tidak Punya KTP Tak Bisa Memilih

Baca juga: Antisipasi Kendala Internet, Ini Imbauan KPU Fakfak untuk Operator SiRekap di TPS

Dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024, ia mengaku akan dikawal ketat pihak kepolisian dan pengawasan dari Bawaslu dan KPU.

“Kita mulai awal karena distribusi logistik juga harus menjangkau kampung-kampung di distrik itu (Distrik Sidey) yang lebih jauh lagi,” ungkap Christin R Rumkabu saat diwawancarai media di Manokwari, Kamis (1/2/2024).

Ia mengatakan, KPU akan menjadwalkan distribusi di masing-masing distrik. Menurut dia, semua distrik di Manokwari dapat terjangkau kendaraan darat.

Sehinngga, KPU Manokwari tidak membutuhkan persiapan distribusi khusus, seperti penggunaan helikopter, perahu atau kapal.

“Kita hanya perlu pakai kendaraan roda empat. Mekanismesnya, kotak suara akan diinapkan dulu di masing-masing distrik yang jauh,” jelasnya.

Ia menyampaikan, logistik yang didistribusikan semua dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel karena untuk pengemasan logistik hanya satu pintu dari KPU.

Sedangkan, distribusi logistik Pemilu di distrik yang berada di wilayah kota Manokwari akan dilakukan H-1 pemungutan suara.

 Ada tiga distrik di wilayah kota yaitu Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur dan Manokwari Selatan.

Mekanisme distribusinya, kata dia, logistik akan langsung diberangkatkan ke tempat pemungutan suara (TPS) dari gudang logistik KPU.

Distribusi akan melibatkan panitia pemilihan distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang mengawal langsung dari gudang logistik menuju TPS.

“Pertimbangannya, di wilayah kota jumlah pemilihnya banyak, PPD tidak punya gudang yang memadai untuk penyimpanan logistik dan yang pasti wilayahnya berdekatan,” pungkasnya.

(*)