Pilkada 2024

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat: Bakal Calon Kepala Daerah Harus OAP 

"Kami berprinsip harus OAP atau paling tidak dia mempunyai komitmen untuk OAP agar tidak keluar dari rel," kata George Karel Dedaida.

TRIBUNPAPUABARAT.COM/ALDI BIMANTARA
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida, saat diwawancarai awak media termasuk TribunPapuaBarat.com, Sabtu (11/5/2024). Ia memberikan atensi agar Bakal Calon Kepala Daerah (Balon Kada) haruslah orang asli Papua (OAP). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida, memberikan atensi agar bakal calon kepala daerah (bacakada) haruslah orang asli Papua (OAP). 

Itu disampaikannya kepada awak media termasuk TribunPapuaBarat.com saat berkunjung ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Sabtu (11/5/2024). 

"Untuk tingkat provinsi sudah jelas gubernur dan wakil gubernur harus OAP. Untuk tingkat kabupaten dan kota, itu harus melalui MRP untuk menjawab hak politik OAP di parlemen," kata George Karel Dedaida.

Ia mengatakan kondisi parlemen di Papua saat ini yang betul orang asli Papua sedikit. 

"Makanya hal ini didorong. Seandainya di legislatif itu OAP sedikit, DPRD Otsus sudah ada untuk mengimbangi, tetapi MRP melihat kalau boleh kepala daerah dan wakil kepala daerah harus OAP," ujarnya. 

Baca juga: Rakor MRP se-Tanah Papua Hasilkan 9 Rekomendasi Pemenuhan Hak Politik OAP

 

Menurutnya, mesti ada pertimbangan berkaitan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten dan kota.

"Dana Otsus langsung ditransfer ke kabupaten/kota. Jika parlemen didominasi suku Nusantara, kepala daerah harus OAP. Ini penting," kata George Karel Dedaida.

Gagasan tersebut, ucapnya, harus didorong melalui peraturan pengganti undang-undang.

"Semangat ini kita harus dorong agar UU Pilkada itu nantinya dikeluarkan Perpu dan ini sedang digodok MRPB," ujarnya.

MRPB mengupayakan keberpihakan PKPU soal kepala daerah tingkat kabupaten/kota harus OAP untuk wilayah khusus. 

Baca juga: Hermus Indou Ungkap Dua Kriteria Calon Pendampingnya di Pilkada Manokwari: Ada 4 Nama Disodorkan

"Teman-teman MRPB terus mendorong hal ini. Kami berprinsip harus OAP atau paling tidak dia mempunyai komitmen untuk OAP agar tidak keluar dari rel," kata George Karel Dedaida.

Misalnya suku Nusantara yang ingin maju, maka diharuskan untuk membuat pakta integritas dengan lembaga kultur setempat misalnya MRP, dewan adat, atau LMA kabupaten kota. 

"Semangatnya ialah jika ada saudara-saudara Nusantara yang ingin maju kepala daerah, dia harus berkomitmen penuh untuk orang asli Papua," ujar George Karel Dedaida

 

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved