Dinkes Teluk Bintuni
Franky Mobilala: RS Pratama Babo Mengurai Permasalahan Kesehatan di 7 Distrik Teluk Bintuni
Franky menambahkan, pembangunan RS Pratama Babo dilaksanakan oleh PT Pentagon dengan waktu pengerjaan sembilan bulan
Penulis: Randy Rumbia | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Rumah Sakit (RS) Pratama Babo Teluk Bintuni, Papua Barat telah diresmikan.
Peresmian dilakukan oleh Bupati Petrus Kasihiw dan Wakil Bupati Matret Kokop pada, Kamis (13/6/2024).
Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Franky D Mobilala mengatakan, RS Pratama Babo adalah bagian janji politik Bupati Petrus Kasihiw dan Wakil Bupati Matret Kokop.
Baca juga: Bupati Teluk Bintuni Harap Kapal Penyeberangan Segera Beroperasi di Dermaga Tofoi
Baca juga: Saifuddin: Pelabuhan Tofoi Teluk Bintuni Papua Barat Diprediksi Bertahan Hingga 2054
Oleh sebab itu, Franky menggungkapkan pada saat dilantik menjadi kepala Dinas Kesehatan, ia langsung mengajukan dua izin pembangunan rumah sakit ke Kementrian Kesehatan.
"Adapun dua izin pembangunan rumah sakit itu yakni, di daerah Mayado dan Babo," ungkap Franky dalam sambutannya.
Hanya saja lanjut Franky, dari dua pengajuan itu yang izinnya diterbitkan yakni RS Pratama Babo.
"Dinkes Teluk Bintuni mengharapkan untuk pembangunan RS Mayado, untuk daerah pegunungan," ujarnya.
Menurut Franky, hadirnya RS Pratama Babo setidaknya mengurai persoalan kesehatan di wilayah pesisir Teluk Bintuni.
"Kehadiran Rumah Sakit Pratama Babo diharapkan mampu mengurai permasalahan akses kesehatan di 7 distrik yang selama ini kesulitan untuk merujuk pasien ke wilayah kota karena jarak yang jauh. 7 distrik tersebut di antaranya Sumuri, Arandai, Tomu, Kamundan, Kaitaro Weriagar, Kuri," ungkapnya.
"Kita kesulitan untuk rujukan, kadang banyak pasien mau ke kota pakai speedboat kadang ombak, tunggu terlalu lama pasien meninggal," tambahnya.
Franky menambahkan, pembangunan RS Pratama Babo dilaksanakan oleh PT Pentagon dengan waktu pengerjaan sembilan bulan, atau sejak Maret 2023 hingga Desember 2023.
"Anggarannya Rp 70 miliar dibagi jadi tiga. Rp 50 miliar untuk bangun sarana, Rp 6 miliar untuk prasarana dan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp 14 miliar," pungkasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.