Berita Mansel

Warga Mansel Palang Jalan Trans Papua Barat, Ini Penyebabnya

"Kalau tahun ini tidak ada diakomodir anak-anak yanh tidak lolos ini, maka tahun-tahun berikutnya tidak akan ada lagi dari Mansel," ujarnya.

TribunPapuaBarat.com//Andika Gumenggilung
Warga Manokwari Selatan (Mansel) Papua Barat melakukan pemalangan di pusat Distrik Ransiki, Kamis (20/6/2024). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANSEL - Warga Manokwari Selatan (Mansel) Papua Barat melakukan pemalangan di pusat Distrik Ransiki, Kamis (20/6/2024).

Pemalangan tersebut buntut dari kekecewaan warga akibat banyaknya anak asli Mansel yang tidak lolos dari penerimaan Casis Bintara Polri beberapa waktu lalu.

"Kita hadirkan Polres di sini, baru anak-anak kita tidak diakomodir. Mereka jatuh di tahap akhir wawancara seharusnya bisa dibijaki," tutur salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya.

Baca juga: Adolop Kawey: Penerimaan Casis Polri di Manokwari Selatan Harus Anak Asli Daerah

Baca juga: Pidar Dorong MRPB Jadi Penyejuk bagi Casis OAP yang Gugur pada Seleksi Bintara Polri 2024

Warga kemudian meminta agar Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir untuk bisa datang dan jelaskan kepada masyarakat.

"Kalau tahun ini tidak ada diakomodir anak-anak yanh tidak lolos ini, maka tahun-tahun berikutnya tidak akan ada lagi dari Mansel," ujarnya.

"Kalau sudah begitu, maka silahkan Polres keluar. Tidak boleh ada lagi Polres di sini. Silahkan di kabupaten lain," teriak warga.

Meyikapi hal tersebut, Kapolres Mansel AKBP Eliantoro Jalmaf yang berjumpa masyarakat mengatakan, terkait lulus tidaknya Casis Bintara Polri, bukan kewenangan Polres.

"Ini penerimaan seribu bintara, dan ini untuk dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kedepan kalau sudah dipisah, maka peluang anak anak Mansel sudah semakin terbuka lebar," ucapnya.

Penerimaan seribu Bintara Polri ini dijelaskan Eliantoro, merupakan penerimaan jalur reguler.

"Jadi semua bisa daftar dan ikut. Namun Pak Kapolda ambil kebijakan agar 70 persen harus diisi OAP, dan sekali lagi ini kuota untuk dua provinsi, dan tidak ada kuota per-kabupaten," terangnya.

Untuk informasi tambahan, akibat pemalangan tersebut, kemacetan tampak terjadi di Jalan Trans Papua Barat.

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved