Pilkada 2024
Agus Sumule: KPU Papua Barat Bertanggung Jawab Menghasilkan Pemimpin Hebat dan Berintegritas
Satu di antara tugas berat penyelenggara pilkada 2024, termasuk KPU Papua Barat, adalah mencetak terjadinya politik uang atau money politic.
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Dosen sekaligus peneliti dari Universitas Papua (UNIPA), Agus Sumule, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar pada pilkada 2024.
Menurutnya, KPU bertanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin yang hebat dan berintegritas.
Satu di antara tugas berat penyelenggara pilkada 2024, termasuk KPU Papua Barat, adalah mencetak terjadinya politik uang atau money politic.
Selain KPU, ucapnya, mencegah politik uang juga menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga: 466 Kotak Suara Pilkada 2024 Tiba di Fakfak Papua Barat, Bawaslu Kawal Ketat
"Kalau tidak dicegah dari sekarang, tujuan KPU sebagai alat untuk memajukan pembangunan tidak tercapai," ujar Agus Sumule, dalam FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2024 se-Provinsi Papua Barat yang digelar KPU Papua Barat di Manokwari, Senin (30/9/2024).
Ia menyebut politik uang berdampak pada lima tahun ke depan pemerintahan kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
"Ketika orang mengeluarkan duit (saat pilkada), ketika dia memimpin, pasti berpikir cara mendapatkan kembali uang itu. Saya yakin tidak hanya berhenti di situ, tapi pasti cari keuntungan juga," ujar Agus Sumule.
Menurutnya, "cari keuntungan" itulah yang berbahaya bagi rencana dan realisasi pembangunan kabupaten dan provinsi.
Baca juga: Agus Sumule: Ketimbang Pasang APK, Caleg Diminta Tawarkan Solusi Persoalan Masyarakat di Papua Barat
"Kalau dia cari keuntungan besar, ada kemungkinan dana-dana pembangunan itu lari, bukan untuk pembangunan untuk rakyak," kata dosen Universitas Papua tersebut.
Karena itu, ia berharap para komisioner KPU, baik di tujuh kabupaten maupun provinsi Papua Barat menjaga integritas.
"Semoga mereka tetap semangat, anggota KPU bukan jabatan main-main. Ada dimensi Ketuhanan untuk menghasilkan pemimpin yang baik," kata Agus Sumule.
Menurutnya, secara nasional, KPU harus melakukan evaluasi berjenjang.
"Pertanyaan besarnya adalah 'apakah pemilu yang dilakukan ini betul menjawab masalah di masyarakat?' Negara yang menghabiskan uang yang luar biasa banyak untuk pemilu," ujar Agus Sumule.
| MK Putuskan Pemilihan Suara Ulang Pilkada Papua 2024, Diskualifikasi Yermias Bisai |
|
|---|
| Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Alasannya |
|
|---|
| Pekan Depan, Mahkamah Konstitusi Mulai Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024 |
|
|---|
| MK Terima 215 Permohonan Sengketa Pilbup, di Antaranya Paslon Berbudi |
|
|---|
| Sikapi Konflik Pilkada Puncak dan Intan Jaya, 4 Kerukunan Mahasiswa Papua Tengah Sampaikan 5 Poin |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.