Chandra Kirana: Bawaslu Kaimana Rekomendasikan PSU di 2 TPS

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaimana, Papua Barat, Candra Kirana mengatakan jika pihaknya telah menerima rekemondasi dari Bawaslu Kaimana tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Candra mengatakan rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu Kaimana, Sitti Nurliah Indah Purwanti kepada KPU Kaimana, Senin (2/12/2024) pukul 00.45 Wit yang diterima olehnya didampingi koordinator divisi teknis KPU Kaimana, Zulfa Kamakaula. 

"Ada dua TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana, berdasarkan surat nomor 918/HK/K.PB-02/12/2024 perihal rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan," jelas Candra kepada TribunPapuabarat.com di Kantor KPU Kaimana, Selasa (3/12/2024). 

Baca juga: KPU Teluk Wondama Gelar Pesta Rakyat, Yustinus Rumabur Ingatkan Masyarakat Hindari PSU

Baca juga: Pilkada Teluk Wondama, Bawaslu Sebut Belum Ada Rekomendasi PSU

Pada intinya, kata Candra, dalam surat tersebut merekomendasikan pemungutan suara ulang terhadap TPS 1 Kampung Tugarni, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, untuk jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. 

"Dan yang kedua TPS 01 Kampung Wosokuno, Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana perlu dilakukan pemungutan suara ulang untuk jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati," jelas Candra. 

Setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kaimana tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang, KPU Kaimana langsung menindaklanjuti dengan mengkaji rekomendasi tersebut. 

Dikatakan Candra Kirana hal yang pertama KPU lakukan yaitu sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2024 terkait penyelesain masalah administrasi pemilihan Bupati maupun Gubernur, maka KPU Kabupaten wajib mengkaji ulang rekomendasi dari Bawaslu dengan memperhatikan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu dalam lampirannya. 

Candra mengatakan usai mengkaji rekomendasi Bawaslu Kaimana pihaknya akan menyusun sub tahapan terhadap PSU. Hal ini karena tidak dijabarkan dalam PKPU 3, dan berkoordinasi dengan KPU Papua Barat. 

"Dalam rangka tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kaimana pada hari ini tanggal 3 Desember kami mengkaji rekomendasi tersebut. Kemudian kami membuat draft SK PSU, lalu menyiapkan logistik PSU kemudian koordinasi dengan pihak keamanan serta pemberitahuan kepada stake holder terkait terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Bawaslu," ujarnya. 

Sampai berita ini dinaikan Ketua Bawaslu Kaimana, Sitti Indah Nurliah Purwanti saat dihubungi TribunPapuabarat.com via seluler belum memberikan tanggapan soal rekomendasi pihaknya.