Koalisi 8 Partai Non Seat Sarankan DOAMU Ganti Seluruh Kepala OPD di Papua Barat, Berikut Alasannya

Khusus alasan terakhir, Sirudin Rumalutur menyarankan hal itu harus dipertimbangkan. Ia berkilah, suara kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu cukup banyak.

Ia menegaskan, bahwa koalisi delapan partai non seat sejak awal telah berkomitmen untuk mengawal pemerintahan yang dipimpin pasangan DOAMU. 

"Kami yang pertama sekali bertemu pak gubernur dan meminta untuk Doamu Jilid 2 untuk Papua Barat," ujarnya.

Baca juga: Dominggus Mandacan Launching Program Papua Barat Cerdas dan Produktif

Kami tidak berharap apa-apa, cuma ingin pak gubernur di periode kedua ini menempatkan orang-orang yang tidak bersebrangan dengan beliau," tegas Sirudin melanjutkan.

Berasama koalisi delapan partai non seat, Sirudin menyarankan agar Guberbur dan Wagub dapat menempatkan pimpinan OPD (yang baru) sesuai keahlian pendidikan masing-masing.

"Tempatkan orang-orang yang punya kinerja bagus, punya latar belakang pendidikan dengan dinas (OPD) terkait, supaya membantu kepemimpinan pak Dominggus Mandacan di periode terakhir ini," lanjut Sirudin Rumalutur.

Lebih jauh, Ia mengatakan pejabat OPD adalah orang yang membantu langsung pimpinan daerah dalam melaksanakan visi misi selama memimpin pemerintahan daerah.

"Yang saat ini harus diganti. Karena kami sudah rasakan selama dua kepemimpinan karateker, tidak terjadi sama sekali perubahan," jelasnya.

Sirudin Rumalutur menyatakan permasalahan bukan berasal dari penjabat gubernur sebelumnya melainkan permasalahan itu berasal dari pejabat OPD itu sendiri.

Baca juga: Soal Banjir dan Longsor di Pegunungan Arfak, Dominggus Mandacan: Petugas Mau Lanjut Cari Korban

"Kinerja mereka tidak ada. Prestasi mereka tidak ada. Semua dinas. Jadi kami minta diganti. Apalagi mereka di dinas yang seharusnya bisa mendatangkan pendapatan dan pembangunan bagi daerah," kilahnya.

Dia bahkan menyinggung adanya informasi yang beredar bahwa sejumlah pejabat mulai mencari posisi aman agar tidak diganti.

"Masukan kami agar pak gubernur tidak terlalu mempedulikan itu. Pak gubernur harus tegas. Kami mendukung langkah tegas apapun kami akan dukung," tandasnya.

Sirudin Rumalutur memastikan Koalisi Delapan Partai non-Seat Pengusung DOAMU dalam waktu dekat akan menyampaikan hal ini kembali untuk menjadi pertimbangan sebelum pergantian kepala OPD dilakukan.