Akhir Juli, Dominggus Mandacan Targetkan 824 Koperasi Merah Putih se-Papua Barat Punya Badan Hukum
"Ini kolaborasi, tanggung jawab bersama dengan kabupaten dan provinsi," ujar Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan
Penulis: R Julaini | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
Baya notaris yang awalnya berjumlah Rp 5 juta, kini turun menjadi Rp 2,6 juta.
"Ini kolaborasi, tanggung jawab bersama dengan kabupaten dan provinsi," ujar Gubernur Papua Barat tersebut.
Ia menyebut langkah itu diambil untuk mencapai target pendirian KMP berbadan hukum di seluruh kampung dan kelurahan se-Papua Barat benar-benar tuntas di akhir Juli 2025.
Pasca dialog, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyerahkan badan hukum bagi tujuh KMP di Papua Barat.
KMP yang menerima badan hukum antara lain KMP Kampung Wartuting (Fakfak), KMP Kelurahan Kaimana, Koperasi Kampung Aimasi (Manokwari), Koperasi Kampung Uriemi (Teluk Wondama).
Selanjutnya ada Koperasi Kampung Humeiri (Pegunungan Arfak), Koperasi Kampung Oransbari (Manokwari Selatan) dan Koperasi Kampung Korano Jaya (Teluk Bintuni).
| Hadiri Rapat Paripurna DPRK, Hermus Indou Janji Benahi Tata Kelola Keuangan Pemda Manokwari |
|
|---|
| Hadiri Rakor Kredit Wilayah Sulampua, Melkias Werinusa: Ada Dua Kesimpulan dan Empat Rekomendasi |
|
|---|
| DPRK Teluk Bintuni Gelar RDP dengan BKPP dan Pencaker OAP Soal CPNS |
|
|---|
| BI Papua Barat Ajak Generasi Muda Cinta dan Paham Rupiah sebagai Simbol Kedaulatan Negara |
|
|---|
| Buka FIRST KASUARI, Melkias Werinusa: Rupiah Identitas dan Simbol Kedaulatan Bangsa |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.