Dialog Bersama di Papua Barat, Wamen Koperasi: Setiap KMP Dapat Plafon Pinjaman Rp 3 Miliar

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan Koperasi Merah Putih (KMP) akan mendapat plafon pinjaman senilai Rp 3 miliar.

Ferry menyampaikan hal itu dalam dialog yang dihadiri Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Barat, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, serta Forkopimda dan pimpinan daerah se-Papua Barat, Sabtu (28/6/2025),

Pemerintah melalui Bank Himbara, bank daerah dan, Kementerian Koperasi menyediakan plafon anggaran tersebut untuk setiap KMP yang berdiri di kampung maupun kelurahan.

Untuk mendapatkan anggaran itu, ucapnya, setiap KMP perlu mengusulkan proposal atau usulan bisnis.

"Nanti didampingi dinas setempat, petugas bank atau penyalur untuk bisa membuat proposal atau studi kelayakan bisnis," ujar Ferry menjawab pertanyaan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, dalam dialog itu.

Baca juga: Akhir Juli, Dominggus Mandacan Targetkan 824 Koperasi Merah Putih se-Papua Barat Punya Badan Hukum

"Usulan atau proposal itu nantinya jadi pegangan untuk pengucuran pembiayaan," kata Ferry Juliantono.

Pendapatan Koperasi Merah Putih akan lebih besar jika menjadi agen penyalur gas (LPG), pupuk, dan lainnya yang fasilitasnya diberikan oleh pemerintah.

Pendapatan besar tersebut dinilai cukup untuk membiayai insentif bagi pengawas, pengurus, pengelola, manajer KMP.

Sisa hasil usaha (SHU), ucapnya, dapat disimpan atau dibagikan per periode baik per enam bulan atau setahun.

"Bisa sebagian dibagikan ke anggota, sebagian bisa disimpan untuk memperkuat permodalan KMP," kata Ferry Juliantono.

Pemerintah pusat, ucapnya, sadar dana koperasi akan lama terkumpul mengandalkan iuran pokok, wajib, atau sukarela dari anggotanya.

Baca juga: Dinas Perindagkop Kaimana Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih   

Karena itu, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan Rp 3 miliar untuk tiap Koperasi Merah Putih.

"Uang itu diharapkan ada unsur edukasi kepada masyarakat," ujar Ferry Juliantono.

Kehadiran KMP diharap menjadikan warga desa di Papua Barat menjadi subjek atau pelaku ekonomi.

Kementerian Koperasi, ucapnya, wajib mendampingi ketika semua KMP di Indonesia terbentuk. Targetnya, pada Oktober 2025.

"Kami wajib mendampingi dan pasti melakukan evaluasi baik dalam rentang enam bulan maupun setahun. Karena harus jalan secara bisnisnya, harus profit," kata Ferry Juliantono.

Maksimal Rp 3 Miliar

Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Oetje K Prasetia, menyatakan dana Rp 3 miliar itu merupakan dana maksimal.

Dari dana yang didapatkan, setiap KMP akan memiliki tenor selama sepuluh tahun dengan rate tiga persen.

Dalam persyaratannya, Koperasi Merah Putih wajib memberikan jaminan. 

"Sebab begitu ada permasalahan, kami harus eksekusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN mensyaratkan jaminan termasuk garansi personal dari pengurusnya," katanya.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar dan Ikatan Notaris Berupaya Percepat Bentuk Badan Hukum Koperasi Merah Putih

Pencairan dana tersebut akan dilaksanakan jika administrasi Koperasi Merah Putih lengkap disertai proposal bisnis.

Proposal bisnis disebut akan diperiksa dan dianalisa untuk mengetahui jumlah kebutuhan KMP.

"Apakah itu nanti untuk investasi atau modal kerja," katanya.

Adapun LPDB, kata Oetje Prasetia, hanya menyalurkan dana bagi Koperasi Merah Putih dengan status mock up atau koperasi percontohan.

Sementara itu, ia memastikan dana maksimal yang diterima KMP dari LPDB-KUMKM sebesar Rp 3 miliar.

"Maksimal. Tidak ada minimalnya. Kita lihat dari proposalnya. Ada mungkin yang dapatnya cuma Rp 500 juta atau Rp 1 Miliar. Tergantung bisnis yang ada," ujarnya.