Hadiri Kongres XXII di Bandung, GMNI Kaimana Usulkan DOB Teluk Arguni dan Wisata Bahari Teluk Triton

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kaimana mengusulkan dua agenda utama dalam Kongres Nasional GMNI XXII di Bandung Jawa Barat, Rabu (16/7/2025).

Dua usulan GMNI Kaimana dalam Kongres tersebut yakni, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mempromosikan potensi wisata bahari Teluk Triton.

Ketua GMNI Kaimana, Stefanus Taftuar membebarkan dua usulan yang dipaparkan, yakni pemekaran Kabupaten Teluk Arguni dan mempromosikan potensi wisata bahari Teluk Triton yang menjadi unggulan di daerah itu.

"Usulan ini merupakan langkah solutif untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, mengoptimalkan pelayanan masyarakat, serta memperkuat otonomi daerah di kawasan selatan Papua," jelas  Stefanus Taftuar dalam keterangan tertulis yang diterima TribunPapuabarat.com, Selasa (22/7/2025). 

Baca juga: LKPMAK, GMNI dan GAMKI Kaimana Sepakat Minta Bacakada Harus OAP

Stefanus Taftuar  mengapresiasi yang tak terhingga kepada Ketua Bidang Organisasi DPP GMNI, Bung Yoel Ulimpa, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam upaya mengkonsolidasikan GMNI di tanah Papua.

Dalam kesempatan itu, GMNI Kaimana juga mengusulan pemecahan tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI di tanah Papua yakni, DPD GMNI Papua, DPD GMNI Papua Barat dan DPD GMNI Papua Barat Daya.

"Langkah ini dinilai penting guna memperkuat basis kaderisasi dan percepatan pengembangan organisasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing," katanya. 

Baca juga: Kemenpan RB Keluarkan Izin Prinsip Seleksi PPPK Tahap II Kaimana, Ini Kata Onna Lawalata

Dalam merespon isu proyek strategis nasional, tambang dan pembuatan sertifikat komunal untuk masyarakat adat sebagai pemilik wilayah, serta izin perusahaan tambang yang masih berlangsung di Papua.

Ia berharap agar agenda kerja DPP ke depan seperti kongres, Rapimnas dan Kaderisasi tingkat pusat bisa dilaksanakan di tanah Papua.

"Guna mendorong keterlibatan yang lebih luas dari kader-kader di wilayah timur Indonesia dan sebagai bentuk afirmasi perhatian organisasi nasional terhadap pembangunan di Papua," ujarnya. 

"Dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua dan mengedepankan kepentingan kolektif demi kemajuan bangsa," sambungnya.