Berita Kaimana

Ketua Dewan Adat Kaimana Ungkap Alasan Pungutan Rp25 Ribu untuk Penerbitan Rekomendasi OAP

Kebijakan ini "terpaksa" dilakukan karena Dewan Adat tidak memiliki anggaran untuk pengadaan komputer, kertas, dan perlengkapan administrasi lainnya

Penulis: Arfat Jempot | Editor: Hans Arnold Kapisa
TribunPapuaBarat.com/Arfat Jempot
DEWAN ADAT KAIMANA - Ketua Dewan Adat Kaimana, Lewi Oruw saat menyampaikan alasan pihaknya memungut biaya rekomendasi OAP untuk syarat seleksi CPNS di Depan Kantor Dewan Adat Kaimana, Senin (24/11/2025) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Ketua Dewan Adat Kaimana, Lewi Oruw, buka suara membenarkan pungutan biaya dalam penerbitan rekomendasi keaslian (Papua) bagi pelamar kerja khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ia bahkan menjelaskan alasan memungut biaya sebesar Rp25.000 untuk penerbitan rekomendasi bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai salah satu syarat pendaftaran CPNS di Kaimana.

"Kebijakan ini "terpaksa" dilakukan karena Dewan Adat tidak memiliki anggaran untuk pengadaan komputer, kertas, dan perlengkapan administrasi lainnya," ujar Lewi Oruw, merespons aksi damai GMNI Kaimana, Senin (24/11/2025).

Lewi mengatakan bahwa, pada tahun sebelumnya rekomendasi OAP sempat diberikan secara gratis. Namun, seluruh peralatan penunjang saat itu "dipinjam" dari pihak lain.

“Tahun lalu penerimaan gratis, tapi semua laptop kita pinjam karena memang tidak ada fasilitas di sini,” ujar Lewi.

Ia menambahkan, Dewan Adat Kaimana pernah mengusulkan anggaran melalui Dinas Pariwisata setempat, tetapi tidak diakomodir.

Baca juga: GMNI Minta Dewan Adat Kaimana Hapus Pungutan Biaya Rekomendasi OAP untuk Seleksi CPNS

Alasannya, sebut Lewi, pengadaan komputer dan perlengkapan kantor tidak diperbolehkan dalam pos anggaran pada dinas tersebut.

"Karena itu, kami meminta biaya rekomendasi sebesar Rp25.000,” jelasnya terbuka.

Lewi juga menyadari kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit, ditambah biaya transportasi yang harus ditanggung calon peserta CPNS.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dana yang terkumpul hanya digunakan untuk kebutuhan operasional sederhana.

“Kalau ada lebih, uang itu dipakai untuk beli makan, minum bersama. Tidak untuk hal besar di rumah,” tegasnya.

Dengan banyaknya permintaan rekomendasi OAP, Dewan Adat Kaimana harus bekerja hingga dini hari.

Lewi pun mengajak pengurus GMNI untuk ikut membantu proses administrasi.

“Mungkin nanti adik-adik yang demo bisa datang bantu kami. Kalau ada laptop, silakan dipakai untuk membantu,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved