JPU Kejari Kaimana Eksekusi Tiga Terpidana Korupsi Dana Kampung ke Rutan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kaimana mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018–2022.

Eksekusi dilakukan pada Senin (20/10/2025) di Kantor Kejari Kaimana.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kaimana, Onneri Khairoza, dalam keterangan tertulis yang diterima TribunPapuabarat.com, Rabu (22/10/2025), menyebutkan bahwa ketiga terpidana masing-masing berinisial AMP, NO, dan SPS.

Ia menyatakan, bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan nomor perkara: 6314 K/Pid.Sus/2025; 6581 K/Pid.Sus/2025; Dan 6582 K/Pid.Sus/2025.

Menurutnya, putusan tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sejak 22 Juli 2025.

"Setelah menerima salinan putusan secara bersamaan, JPU langsung melaksanakan eksekusi terhadap ketiga terpidana," katanya menjelaskan.

Baca juga: Total Kerugian Negara Dugaan Korupsi Alokasi Dana Kampung DPMK Kaimana Capai Rp 5 Miliar

Ketiganya kini menjalani masa pidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas III Kaimana.

“Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tegas Kajari Onneri Khairoza.

Berikut rincian amar putusan terhadap masing-masing terpidana:

AMP dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, membayar uang pengganti sebesar Rp2.578.658.950 dengan subsider 2 tahun penjara, serta denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

NO dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun, membayar uang pengganti sebesar Rp1.255.075.050 dengan subsider 2 tahun penjara, serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

SPS dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun, membayar uang pengganti sebesar Rp1.323.583.900 dengan subsider 2 tahun penjara, serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Putusan kasasi tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat yang sebelumnya membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari.

Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.