Mahasiswa Jayawijaya di Manokwari Tolak Program 2.000 Hektare Sawah Baru di Wamena

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari menolak Program Strategis Nasional (PSN) terkait pembukaan sawah baru seluas 2.000 hektare di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Program itu dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, budaya, serta hak ulayat masyarakat adat Hubula di Lembah Baliem.

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam jumpa pers di Aula Asrama Mahasiswa Jayawijaya, Amban, Manokwari, Kamis (20/11/2025) malam.

Berdasarkan pantauan Tribun di lapangan, sejumlah mahasiswa membentangkan pamflet yang bertuliskan "Pemda dan DPR Segera Buat Perdasus MHA dan Wilayah Adat".

Ada pula tulisan "Tanah Hubula Bukan Tanah Kosong" dan "Orang Hubula Tidak Bisa Hidup Tanpa Tanah, tapi Bisa Hidup dari Olah Tanah".

Ketua Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya, Yulianus Surabut, menegaskan program cetak sawah yang dicanangkan pemerintah tidak mempertimbangkan sistem kehidupan masyarakat adat Hubula yang sejak lama mengandalkan pertanian tradisional berbasis kebun dan peternakan.

“Pembukaan lahan sawah baru ini bukan hanya berpotensi mengubah tatanan sosial budaya masyarakat, tetapi juga membawa risiko konflik agraria dan kerusakan ekologis,” ujarnya.

Baca juga: Kritis Memahami Isu Papua, Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari Gelar Sekolah HAM

Ia menyebut Program Strategis Nasional (PSN) tersebut bermula dari pemerintahan sebelumnya, dilanjutkan Presiden RI ke-8 dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Papua Pegunungan.

"Pemerintah memproyeksikan 2.000 hektare sawah baru akan dibuka di Jayawijaya dan distrik sekitarnya sebagai lumbung pangan nasional," katanya.

Yulianus pun menyampaikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga telah meninjau di wilayah Pisugi, Wita-Waya (Tulem), dan beberapa kampung lainnya.

Di tengah upaya percepatan pembangunan tersebut, suara penolakan mulai muncul dari pemilik hak ulayat di Pisugi, Wita-Waya, Kurulu, Libarek, Piramid serta mahasiswa dari berbagai kota studi.

Menurutnya, kebijakan ini dilakukan secara top down tanpa mekanisme musyawarah adat yang lengkap.

Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya menilai proyek cetak sawah dilakukan tanpa memenuhi prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Banyak kampung disebut belum pernah dilibatkan dalam musyawarah resmi, sementara sejumlah pemilik ulayat telah memasang papan larangan di lokasi rencana proyek.

Sekretaris Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya Manokwari, Paskalis Haluk, menyoroti banjir besar yang melanda Lembah Baliem pada pertengahan 2025 sebagai bukti rapuhnya ekosistem akibat sedimentasi sungai, penebangan kayu, galian C, dan sampah.

“Pemda seharusnya fokus pada pencegahan banjir sebelum memaksakan proyek besar seperti ini. Jika tidak, masyarakat Hubula akan kembali menjadi korban,”katanya.

Baca juga: Komunitas Tangan Kasih Manokwari Galang Dana untuk Korban Banjir Jayawijaya

Selain itu, dikatakannya, ekosistem Lembah Baliem disebut memiliki karakter unik seperti lahan gambut, hutan rawa, dan kawasan resapan air. 

Menurutnya, pengelolaan sawah berskala besar dikhawatirkan memicu kebakaran lahan savana, berkurangnya sumber air, hingga kerusakan habitat satwa liar.

Lebih lanjut, Paskalis Haluk mengatakan bagi masyarakat adat Jayawijaya, tanah bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi bagian dari identitas, spiritualitas, dan kesinambungan antar-generasi.

“Tanah adalah mama, sumber hidup. Bukan barang dagangan," katanya.

Ia menilai jika cetak sawah baru yang dilakukan tanpa perlindungan adat, maka akan terjadi pergeseran sosial budaya, hilangnya ruang ritual, potensi migrasi penduduk luar, hingga konflik agraria jangka panjang.

Ia pun membeberkan beberapa kajian dari dosen Universitas Papua (Unipa) yang menyatakan karakter tanah Jayawijaya tidak seluruhnya cocok untuk padi sawah.

Kemudian, curah hujan ekstrem, suhu dingin, dan lahan gambut berisiko menyebabkan banjir dan sedimentasi Sungai Baliem dan sebagian besar kampung belum memiliki Poktan/Gapoktan aktif.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan produksi, dan gudang belum tersedia. Penyuluh pertanian terbatasjuga dan petani belum mendapatkan pelatihan teknis.

Baca juga: Mahasiswa dan OKP Cipayung Plus di Manokwari Galang Dana Korban Banjir di Jayawijaya 

Melalui kajian tersebut, Paskalis Haluk menilai dorongan sawah skala besar tanpa fondasi kelembagaan akan menciptakan ketergantungan jangka panjang pada pemerintah dan meningkatkan risiko gagal panen.

Adapun beberapa tuntutan oleh Solidaritas Mahasiswa Jayawijaya Kota Studi Manokwari, antara lain sebagai berikut :

1. Menolak program cetak sawah 2.000 hektare yang dinilai tidak mempertimbangkan fungsi ekologis dan budaya masyarakat Hubula.

2. Mendesak Pemda memprioritaskan penanganan banjir sebelum melanjutkan proyek strategis tersebut.

3. Meminta Pemda, DPRK, DPRP segera menetapkan Perdasus dan Perda Masyarakat Hukum Adat serta memfasilitasi pemetaan wilayah adat.

4. Meminta pemerintah meninjau kembali hasil kajian Unipa sebagai dasar perencanaan.

5. Pemerintah harus mensosialisasikan PADIATAPA kepada masyarakat penerima manfaat dan memastikan semua mekanisme partisipatif terpenuhi sebelum proyek berjalan.

6. Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan sementara proses pembukaan lahan hingga seluruh kajian lingkungan, perlindungan adat, dan mekanisme musyawarah dipenuhi.