Data Regsosek Jadi Syarat Utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengungkapkan, pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) menjadi syarat utama untuk mereformasi sistem perlindungan sosial.

"Ada enam prasyarat, Regsosek jadi prasyarat utama," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D Mandacan saat membuka rapat koordinasi pendataan awal Regsosek di Manokwari, Kamis (15/9/2022).

Ia menjelaskan, transformasi data menuju Regsosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.

Baca juga: Bawaslu Kota Sorong Buka Pendaftaran Panwaslu Tingkat Distrik

Baca juga: Bawaslu Papua Barat Upayakan Penyandang Disabilitas Jadi Pengawas Ad Hoc

Perubahan penyediaan data yang dimaksud meliputi cakupan seluruh penduduk, standar dan metodologi, pemutakhiran reguler, serta mudah diakses.

"Dan, datanya akan dibagipakaikan," ujarnya.

Pendataan, sambung dia, tidak hanya menghasilkan data terpadu untuk program perlindungan sosial melainkan seluruh program yang memerlukan data masyarakat.

Data Regsosek juga akan menjembatani koordinasi dan berbagai pakai data lintas lembaga, lintas daerah, serta memastikan pemakaian data yang konsisten.

"Untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan," katanya.

Ia melanjutkan, Badan Pusat Statistik (BPS) diberikan tanggung jawab melaksanakan pendataan awal Regsosek menuju satu data program perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pendataan diselenggarakan di seluruh Indonesia termasuk Papua Barat, mulai 15 Oktober hingga November 2022.

"Supaya kebijakan pemerintah lebih terarah," ujarnya.

Ia mengimbau agar seluruh stakeholder pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan Regsosek.

Sebab, banyak masyarakat yang enggan memberikan data kepada petugas dari BPS.

"Sebagai aparatur, kita harus berikan pemahaman ke masyarakat terkait pentingnya pendataan," katanya.

Baca juga: Direktur RSUD Papua Barat Bakal Jaga tak Ada Kecurangan JKN-KIS

Baca juga: HWDI Papua Barat Sebut Penyandang Disabilitas Banyak Alami Kendala Akses Pemilih

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun berdampak terhadap upaya pembangunan daerah.