Berita Papua Barat

DJPb Papua Barat Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2022

DJPb Papua Barat Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2022, kajian fiskal regional merupakan studi perkembangan ekonomi pembangunan

TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
DISEMINASI - Kakanwil DJPb Papua Barat, Bayu Andy Prasetya saat memberikan sambutan pada acara diseminasi kajian fiskal regional triwulan II tahun 2022 di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kamis (15/9/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan menggelar diseminasi kajian fiskal regional triwulan II tahun 2022, Kamis (15/9/2022).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Papua Barat, Bayu Andy Prasetya mengatakan, kajian fiskal regional merupakan studi perkembangan ekonomi pembangunan dari sudut pandang kebijakan fiskal.

Kajian ini mempresentasikan pengaruh implementasi kebijakan fiskal dalam satu triwulan, dengan memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi serta dampak yang timbul.

Baca juga: Tower Sutet Nyaris Roboh Akibat Galian C, Sorong Terancam Gelap Gulita: PLN Perlu Reobisasi

Baca juga: Data Regsosek Jadi Syarat Utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Papua Barat

"Seperti indeks pembangunan manusia (IPM), pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan lainnya," ucap Bayu Andy Prasetya.

Ia menuturkan, perekonomian Indonesia sangat terpengaruh dengan adanya tekanan global sebagai dampak perang geopolitik Rusia-Ukraina.

Lalu, lonjakan inflasi global, pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed, serta perubahan iklim.

Kondisi ini berimbas terhadap perekonomian regional Papua Barat.

Selain itu, Papua Barat juga mendapat tantangan tersendiri. Seperti, fasilitas infrastruktur yang belum memadai, tingginya tingkat kemiskinan, angka pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, dan keberagaman faktor sosial budaya.

"Perlu upaya bersama agar indikator perekonomian regional membaik dari waktu ke waktu," katanya.

Baca juga: Bawaslu Papua Barat Upayakan Penyandang Disabilitas Jadi Pengawas Ad Hoc

Baca juga: Direktur RSUD Papua Barat Bakal Jaga tak Ada Kecurangan JKN-KIS

Pemerintah mempertahankan keberlanjutan program perlindungan untuk masyarakat di tengah gempuran tekanan global.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved