Bukan Diperiksa, Bupati Bintuni: Saya Dimintai Keterangan oleh Komnas HAM

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menegaskan dirinya tidak diperiksa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melainkan dimintai keterangan terkait insiden penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Majnik Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni pada Sabtu (1/10/2022) lalu.

"Saya bukan diperiksa sesuai tagline pemberitaan TribunPapuaBarat.com, tapi saya dimintai keterangan yang diperlukan Komnas HAM untuk lebih memperjelas persoalan ini," ucap Petrus Kasihiw kepada awak media di Komplek Shogun Manokwari, Jumat (7/10/2022) sore.

Baca juga: Petrus Bala Pattyona, Pengacara Asal NTT Ditunjuk Jadi Ketua Tim Hukum Lukas Enembe

Baca juga: Kronologi Oknum Polisi Jilat Kue HUT TNI: Buntut Video Viral 9 Detik, Dipecat dari Polda Papua Barat

Ada sejumlah hal yang diberikan kepada Komnas HAM meliputi peran pemerintah daerah pascakejadian dan peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi kejadian.

Ia juga mengakui bahwa Teluk Bintuni berpotensi terjadinya gangguan keamanan akibat ulah kelompok tertentu, sehingga pemerintah telah menempatk sejumlah personil keamaan pada titik titik rawan.

"Biasanya juga masyarakat informasikan ke kami kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Tapi ini tidak ada. Lokasi kejadian itu di wilayah pekerjaan proyek jalan Trans Papua Barat," terang ucap Petrus Kasihiw.

Baca juga: [EKSKLUSIF] Polda Papua Barat Rilis 12 DPO Penembakan Pekerja Jalan Trans Papua Barat

Ia menerangkan, anggaran proyek jalan Trans Papua Barat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat.

Kendati demikian, pemerintah provinsi tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pembangunan jalan tersebut merupakan aspirasi masyarakat setempat yang kemudian dikawal hingga pemerintah provinsi merealisasikan.

"Saya pikir tidak ada kelanjutannya karena ada perbedaan pendapat di sana. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sehingga saya tidak mengikuti perkembangan proyek itu. Ternyata proyek jalan, tapi kami tidak diinformasikan," ucap Petrus Kasihiw.

Baca juga: Komnas HAM Papua Cari Pemegang Proyek Jalan Trans Papua Barat, Alamatnya di Manokwari

Baca juga: Kasus Serangan KKB di Maybrat-Bintuni, Komnas HAM akan Mintai Keterangan Pj Gubernur hingga Kapolda

Semestinya, sambung dia, pihak perusahaan segera melaporkan kepada pihak keamanan apabila lokasi pekerjaannya kurang kondusif. Namun, yang terjadi di Kampung Majnik, perusahaan tidak berkoordinasi untuk meminta pengawalan.

"Makanya kita juga tidak bisa salahkan pihak keamanan," tutur Petrus Kasihiw.

Ia melanjutkan, Pemkab Teluk Bintuni langsung memberikan pertolonga bagi korban penyerangan KKB.

Untuk yang menderita luka-luka dirujuk ke Manokwari dan yang meninggal dunia terlebih dahulu diautopsi, kemudian disiapkan peti jenazah.

"Saat itu kami ada sidang APBD-P, saya tidak bisa keluar dari ruang sidang di DPRD. Sehingga saya bersama Kapolres dan Dandim besok pagi baru kirim pasukan," ujar Petrus Kasihiw.

Ke depannya, ia berharap seluruh aktivitas pekerjaan proyek yang masuk ke Kabupaten Teluk Bintuni terlebih dahulu memberikan informasi kepada pemerintah daerah setempat.

"Tapi ternyata sampai kejadian kami tidak dapat informasi," pungkas Petrus Kasihiw.(*)