Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, RSUP Papua Barat Bertekad Tingkatkan Pelayanan WSG Laboratorium

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat menyabet penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dalam PPKM Awards 2023.

Piagam penghargaan diterima oleh Direktur RSUP Papua Barat dr Arnold Tiniap, di Jakarta, Senin (21/3/2023).

Direktur RSUP Papua Barat Arnold Tiniap mengungkapkan, penghargaan diterima 11 laboratorium yang dilengkapi alat Whole Genome Sequencing (WGS).

Baca juga: Papua Barat Sudah UHC, Ini Target Direktur Utama RSUP 2024

Baca juga: Mulai dari Layanan Mata hingga Kanker Payudara, Ini Sejumlah Peningkatan Layanan RSUP Papua Barat

Atas kontribusi laboratorium tersebut dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Melalui penghargaan ini, ia mengaku, pihak RSUP Papua Barat bertekad untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Secara khusus memaksimalkan kecanggihan WSG untuk menangani prioritas utama kesehatan selain covid-19, seperti penanganan stroke, kanker, infeksius, dan lainnya.

"WSG ini kan untuk meneliti secara genetik penyakit-penyakit tertentu," terang Arnold Tiniap kepada TribunPapuaBarat.com via seluler, Selasa (22/3/2023).

Ia menjelaskan, WSG ditambah instalasi alat laboratorium lain di RSUP Papua Barat seperti pemeriksaan darah dan urin, untuk menunjang menjadi rumah sakit rujukan.

Sehingga, ucapnya, masyarakat Papua Barat yang dalam perawatan penyakit jantung, kanker, ginjal, stroke dan hipertensi tak perlu dirujuk ke luar daerah.

"Ini supaya ada desentralisasi kesehatan," beber Arnold Tiniap.

Ia menyebut, WSG juga bisa dimanfaatkan untuk penanganan penyakit seperti TBC dan malaria.

Lantaran, kedua penyakit tersebut termasuk jenis penyakit yang sering diderita masyarakat dan ditangani RSUP Papua Barat.

Di sisi lain, ia mengaku, WSG yang dihibahkan Kementerian Kesehatan, itu masih belum dioptimalkan untuk penanganan medis selain covid-19.

"Masih butuh reagen dan pengembangan SDM tenaga medis di laboratorium juga," tuturnya.

Dalam hal ini, menurut dia, pemerintah daerah mesti mengintervensi melalui anggaran dana alokasi khusus.