Prevalensi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Papua Barat Masih Tinggi Jadi Atensi Paulus Waterpauw

TRIBUNPAPUABARAT.COM, TELUK BINTUNI - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menyoroti masih tingginya prevalensi stunting, dan angka kemiskinan ektrem pada sejumlah daerah di Papua Barat masih tinggi.

Maka dari itu, hal ini menjadi atensi khusus dari Paulus Waterpauw.

“Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem karena perintah langsung dari presiden sehingga bersama OPD terkait kita segera ambil langkah cepat," tegas Paulus Waterpauw saat memimpin rapat bersama pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Papua Barat dan Kabupaten Bintuni, Jumat (14/4/2023) malam dalam rilisnya.

Baca juga: Waterpauw Jadi Orang Tua Asuh Dalam Deklarasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Paulus Waterpauw menyebutkan, angka prevalensi stunting Papua Barat masih dan masuk dalam urutan kelompok rendah.

Ia menyebutkan, ada banyak faktor yang menyebabkan.

Namun, dikatakan, mengingat dua hal ini adalah kebijakan presiden sehingga Pemprov Papua barat siap menjalankan.

“Komitmen pemerintah daerah untuk menangani urgensi stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Teluk Bintuni dan Teluk Wondama Papua Barat, Petrus Kasihiw dan Hendrik Mambor

Zona merah stunting dan kemiskinan ekstrim, seperti kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Fakfak, Kaimana, Wondama, Manokwari Selatan (Mansel), Manokwari dan Bintuni.

Teluk Bintuni yang merupakan daerah penghasil, dan dikenal memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar sebagai penghasil gas nomor dua di Indonesia tetapi stunting dan kemiskinan ekstremnya masih tinggi di Papua barat.

Untuk itu, Gubernur Waterpauw meminta para pimpinan di Kabupaten Bintuni agar menurunkan kemiskinan ekstrem, dan stunting yang sangat tinggi.

Baca juga: Pengadilan Agama Manokwari Siap Gelar Sidang Isbat Nikah di Bintuni, Targetkan 50 Pasang Pengantin

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bintuni, Alimudin mengungkapkan, masalah-masalah stunting di bintuni adalah kurang gizi dan pola asuh orang tua, dan faktor ekonomi.

"Perlu adanya kerjasama segala stakholeder, termasuk LNG Tangguh," ujarnya.

Dikatakan, yang perlu dilakukan pendekatan CSR yang bisa kita dorong.

"Perlu ada intervensi dari provinsi untuk CSR di BP Tangguh,"ujarnya.

(*)