KONI Papua Barat Bakal Rombak Kepengurusan, Buntut Persoalan Hukum

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, Dominggus Mandacan, segera mengirim rekomendasi ke KONI Pusat soal restrukturisasi kepengurusan.

Langkah tersebut diambil untuk menata kembali KONI Papua Barat setelah diterpa persoalan hukum.

"Sudah jelas kami akan usul ke KONI Pusat karena sudah ada penetapan tersangka (puntuk pengurus KONI Papua Barat ) dari Polda Papua Barat," kata Dominggus Mandacan, Sabtu (27/05/2023).

Ia juga menegaskan, persoalan itu tidak memperlambat KONI Papua Barat dalam mempersiapkan atlet dan sejumlah agenda menuju Pra PON dan PON 2024.

Ia mengakui belum ada komunikasi dari pemerintah provinsi soal dana hibah untuk persiapan PON 2024.

Baca juga: Dua Tersangka Korupsi KONI Papua Barat Legowo Hadapi Proses Hukum 

Disebutnya, KONI membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk persiapkan semua agenda kontingen Papua Barat di ajang Pra maupun PON.

"Kami mempersiapkan atlet mengikuti Pelatda, Kejurda, sampai dengan Pra dan PON itu butuh dana yang besar," kata Dominggus Mandacan.

Ia berharap pemprov Papua Barat mendukung kerja-kerja KONI dalam persiapan PON untuk membawa nama baik daerah di ajang multi event terbesar di Indonesia tersebut.

”Kalau kita tidak bisa ikut PON karena tidak ada anggaran, maka kita semua dianggap gagal. Tidak hanya KONI, tetapi juga pemerintah,” kata Dominggus Mandacan.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Papua Barat, Tersangka LS Minta Penangguhan Penahanan