Pemkab Manokwari, KPU dan Bawaslu Rasionalisasikan Anggaran Pilkada 2024, Segini Jumlahnya

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari memastikan telah melakukan rasionalisasi bersama bantuan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 2024 mendatang.

Rasionalisasi itu dilakukan bersama Bawaslu dan KPU Manokwari.

Sekretaris Daerah Manokwari, Henri Sembiring, mengungkapkan rasionalisasi bersama itu bertujuan agar tidak ada kesan Pemkab Manokwari memotong anggaran.

Baca juga: KPUD Kota Sorong Sebut Anggaran Pilkada 2024 Meroket, Diprediksi Capai Rp 50 Miliar

Baca juga: Estimasi Dana Pilkada 2024 Rp 280 Miliar, KPU Papua Barat Tunggu Action Pemda

"Kita sudah rasionalkan dengan Bawaslu duluan selesai. Kita sudah mulai KPU dan juga sudah tuntas," ujar Henri Sembiring, Senin (5/6/2023).

Namun khusus KPU Manokwari, ada kemungkinan itu masih akan dilaporkan dulu ke KPU RI walaupun disebutnya hal itu sudah final.

Henri Sembiring menyatakan pihaknya telah menekankan penganggaran yang diberikan melalui APBD mengacu Peraturan Bupati (Perbup).

"Karena nanti kalau diaudit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasti mengacu Perbup," tegasnya.

Anggaran rasionalisasi untuk KPU Manokwari sendiri berjumlah Rp 49,218 miliar.

Sementara untuk Bawaslu Manokwari berjumlah Rp 19,305 miliar.

Angka yang sudah disepakati untuk rasionalisasi itu disebutnya masih mungkin berubah. 

Naik atau turunnya berdasarkan hasil koordinasi KPU Manokwari dengan KPU RI.

Henri Sembiring menyatakan yang dibiayai Pemkab Manokwari ialah Pemilukada Manokwari.

Disisi lain ia meminta ada dana sharing ke kabupaten dari Pemprov Papua Barat, KPU dan Bawaslu Papua Barat ketika Pemilu Gubernur (Pilgub) digelar.

"Jangan Pilgub juga kabupaten yang pikul. Kitong punya dana juga terbatas," pungkasnya.

(*)