40.000-an Anak Tak Sekolah dan Kekurangan Guru di Papua Barat, Ini Saran Akademisi Unipa ke Pemda

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Guna mencetak generasi Papua Barat yang siap mengisi era Indonesia Emas 2045, akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule, menyarankan pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret di dunia pendidikan.

Ia menyebut reformasi dan gebrakan itu sebenarnya mesti telah dimulai dari 2022 hingga 2042.

“Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kualitas kualitas SDM di daerah itu,” ujar Agus Sumule kepada TribunPapuaBarat.com di Manokwari, Selasa (21/6/2023).

Penelti demografi Papua dan Papua Barat, itu menyarankan agar pemprov dan pemkab se-Tanah Papua mengadakan pembahasan khusus untuk membedah situasi pendidikan kontemporer.

Topik yang dibahas, ucapnya, di antaranya soal berapa banyak dan persebaran penduduk usia sekolah di provinsi/kabupaten/kota yang tidak bersekolah.

Baca juga: BREAKING NEWS - Ada Dugaan Pungutan Liar di Sekolah Negeri, Ini Respons Dinas Pendidikan Kaimana

Dalam penelitian Agus Sumule, terkuak ada lebih dari 600.000 anak Papua yang tidak bersekolah sesuai dengan kelompok usianya.

Di Papua Barat dengan tujuh kabupaten, total ada 40.329 anak tidak bersekolah, mulai dari tingkat SD sebanyak 14.636, SMP ada 15.502 dan SMA/SMK sebanyak 10.192.

Kabupaten Manokwari berpredikat sebagai kabupaten dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak, yakni mencapai 12.204.

“Mesti dibahas juga bagaimana tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas dan peluang mereka memperoleh pekerjaan,” kata dosen ilmu kependudukan Fakultas Pertanian Unipa itu.

Ia mengatakan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk dewasa di Papua Barat hanya sebatas 7,56 tahun atau setara masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca juga: Tanah Papua: Kurang 20 Ribu Guru, 620 Ribu Anak Putus Sekolah

Mirisnya, kata dia, RLS penduduk dewasa di Kabupaten Pegunungan Arfak tak sampai enam tahun atau tamat sekolah dasar, yakni 5,12 tahun.

“Kalau tamat SD saja kita, saudara-saudara kita orang asli Papua ini, mau lamar pekerjaan bagaimana? Pastilah non-OAP yang akan mengisi kalau begitu,” ujar Agus Sumule.

Di samping itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk mempertajam fokus pada ketersediaan guru yang bermutu dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini.

“Belajar bisa di mana saja, di bawah pohon pun bisa, asalkan ada gurunya. Kalau tidak ada guru, pendidikan tidak bisa jalan,” katanya.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memimpin penyusunan rencana program dan dukungan pendanaan untuk keperluan rekrutmen dan pelatihan guru.

Dengan melibatkan gereja atau lembaga-lembaga keagamaan dan sekolah-sekolah guru atau pendidikan agama (STT,STPK,STAIN, dll) untuk juga menjadi penyelenggara pendidikan guru.

Baca juga: Romer Tapilatu: Perlu Perbaikan Infrastruktur Sekolah dan Didukung Guru dengan Kualitas Mumpuni

Hasil penelitiannya menunjukkan, Papua Barat membutuhkan setidaknya 2.709 guru yang tersebar di tujuh kabupaten.

Dari segi pendanaan, ia merasa optimistis lantaran dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan Papua pada 2023 mencapai lebih dari 63 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya.

Hal ini berimbas pada dana untuk pendidikan pun meningkat.

Dalam kerangka Otsus Papua, dana pembangunan pendidikan berasal dari dana Otsus (1,25 persen dari plafon DAU nasional) dan DBH migas (khusus Provinsi Papua Barat), serta dana tambahan infrastruktur.

“Anggaran meningkat, artinya kinerja pembangunan pada umumnya dan pembangunan pendidikan pada khususnya di Tanah Papua harus meningkat,” kata Agus Sumule.

Ia menegaskan anggaran pendidikan yang mencapai triliunan mesti diprioritaskan untuk mengadakan pendidikan yang bermutu, guru yang cukup, yang didukung dengan infrastruktur transportasi, energi listrik, air bersih, telekomunikasi atau internet dan sanitasi lingkungan sekolah-sekolah.

Selain itu, perlu pembangunan fisik dan pengadaan bahan dan peralatan seperti pembangunan rumah guru, pembangunan atau perbaikan fasilitas gedung sekolah, seperti kantor kepala sekolah atau guru, perpustakaan, laboratorium, MCK, dapur, ruang makan, ruang loker murid.

Seragam dan sepatu, peralatan tulis, buku referensi, komputer, serta suplemen terhadap bahan makanan yang disiapkan oleh para orang tua, dan hal-hal lain yang penting dilakukan agar program sekolah sepanjang hari bisa mulai dilaksanakan.

“Pendidikan yang bermutu harus hadir di semua distrik dan semua kampung atau kelurahan. Tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal,” kata Agus Sumule.