Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Elias Idie: “Warning” bagi Pejabat Lain untuk Berlaku Adil

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengimbau, kepada pejabat pemangku kepentingan untuk menghindari politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie mengatakan, persoalan pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat, bisa menjadi warning atau peringatan.

Bahwasanya, pejabat negara harus berlaku adil dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu lainnya.

Baca juga: Bawaslu Papua Barat Gandeng Lima Stakeholder Wujudkan Pengawasan Pemilu Partisipatif 

Baca juga: Bawaslu Fakfak Ingatkan Parpol Tidak Pasang Bahan Kampanye di Tempat-tempat Berikut 

Lantaran, perilaku politik praktis dilarang dalam Undang-Undang.

Seperti diketahui, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat diduga menandatangani pakta integritas agar mendukung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Soal perkembangan pakta integritas kita tidak diberikan kewenangan dari Bawaslu RI untuk melakukan penelusuran terhadap itu,” ungkap Elias Idie kepada media, usai rapat koordinasi bersama stakeholder dan penandatanganan nota kesepahaman pengawasan Pemilu partisipatif antara Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan stakeholder terkait pada Pemilu 2024, bertempat di Swiss-Belhotel Manokwari, Jumat (17/11/2023) siang.

Ia mengaku, pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi semua stakeholder terkait.

Maka dari itu, Bawaslu Papua Barat resmi melibatkan lembaga agama, adat, pemuda dan pers, dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

Di antaranya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat,  Klasis Gereja Kristen Injilli (GKI) Manokwari dan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay.

Bawaslu Papua Barat juga mengajak DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat, untuk membantu dalam fungsi pengawasan Pemilu 2024.

“Kelima lembaga ini menjadi mitra strategis bukan hanya menyukseskan Pemilu 2024, tapi juga kualitas Pemilu,” jelas Elias Idie.

Sebagai informasi, pakta integritas yang duduga diteken oleh Yan Piet Mosso itu viral dan beredar luas di media sosial termasuk dalam grup aplikasi WhatsApp.

Berikut isi pakta integritas yang diduga diteken oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini

(*)