Hendrikus Betay: Perda Perlindungan Masyarakat Adat Manokwari Selatan Rampung di 2024
Pengesahan Ranperda perlindungan masyarakat adat tersebut akan dilakukan sebelum anggota DPRD Mansel periode 2019-2024 mengakhiri masa bakti.
Penulis: Andika Gumenggilung | Editor: Tarsisius Sutomonaio
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANSEL - Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Manokwari Selatan (Mansel), Hendrikus Betay, mengatakan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan masyarakat adat rampung di 2024.
Pengesahan Ranperda perlindungan masyarakat adat tersebut akan dilakukan sebelum anggota DPRD Mansel periode 2019-2024 mengakhiri masa bakti.
"Yang pasti, sebelum mereka selesai masa bakti, Ranperda itu sudah disahkan sebagai Perda. Memang itu merupakan agenda anggota DPRD 2019-2024. Mau tidak mau kita harus berusaha agar disahkan sebagai Perda," tuturnya, Jumat (26/4/2024).
Menurutnya, usulan tentang Perda perlindungan masyarakat adat ini sudah diserahkan sejak September 2023, namun DPRD Mansel belum menganggarkan saat itu.
Baca juga: Anggota MRPB Joni Inden Janji Jamin Hak-hak Masyarakat Adat
Baca juga: DPRD Mansel Godok Perda Hak Masyarakat Adat, Michael Inden: Benteng Terakhir OAP
"Saat perencanaan anggaran untuk 2024 kita baru usulkan anggarannya," ujar Hendrikus Betay.
Soal masa sidang pengesahan Ranperda tersebut, ia mengaku belum bisa memastikan.
"Yang pasti sebelum periode anggota DPRD saat ini selesai," katanya.
| Gubernur Papua Barat Serius Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar |
|
|---|
| GMKI Manokwari Kecam Pembakaran Mahkota Cenderawasih |
|
|---|
| Koordinator Isu Masyarakat Adat BEM se-Indonesia Kecam Pembakaran Mahkota Cenderawasih |
|
|---|
| Setengah Juta Hektar Wilayah Adat Suku Moskona Didorong untuk Pengakuan Negara |
|
|---|
| DPRK Teluk Bintuni RDP dengan Masyarakat Adat Suku Sebyar Bahas 10 Persen DBH Migas |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuabarat/foto/bank/originals/Hendrikus-Betay-Jumat-26042024.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.