Pilkada 2024
Bawaslu Ngampus, Elias Idie: Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, mengatakan Bawaslu ngampus merupakan kegiatan pengawasan parsitipatif
Penulis: Fransiskus Irianto Tiwan | Editor: Tarsisius Sutomonaio
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat menggelar kegiatan Bawaslu ngampus di Aula UNIPA Manokwari, Papua Barat, Jumat (16/8/2024).
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, mengatakan Bawaslu ngampus merupakan kegiatan pengawasan parsitipatif yang melibatkan banyak pihak, termasuk mahasiswa.
"Ini program nasional di seluruh Indonesia. Di Papua Barat, kami lakukan di Universitas Papua (UNIPA)," katanya.
Ia juga mengatakan kegiatan itu sekaligus untuk mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam proses pengawasan partisipatif yang berbasis edukasi dan informasi.
Baca juga: Bawaslu Papua Barat Rakor Penguatan Kapasitas Kelembagaan di Bintuni: Pemetaan Sejumlah Problem
"Kami mengevaluasi bahwa pemilu dan pilkada selama ini seolah-olah hanya menjadi momentum partai politik, calon, atau penyelenggara," kata Elias Idie.
Padahal, ucapnya, publik juga mesti berpartisipasi untuk memastikan pemilu atau pilkada berlangsung baik.
Pemilu bukan hanya soal mencoblos, melainkan menentukan pilihan atau mengajak pemilih untuk menetukan pilihan.
Ia pun mengimbau agar menghindari money politic atau politik uang serta isu-isu yang berbasis suku, ras dan agama.
Baca juga: Pilkada 2024 Berpotensi Sengketa ke MK, Jajaran Bawaslu Diminta Perkuat Data dan Fakta
"Kalau mengandalkan money politic, otomatis tidak ada perubahan yang terjadi lima tahun ke depan," kata Elias Idie.
Jika proses pemilu dimulai dengan cara-cara transaksional, ucapnya, justru akan menjadi masalah di masa mendatang.
"Pemimpin itu akan merasa kontrak sosialnya dengan masyarakat sudah selesai karena telah memberikan uang," ujarnya.
Ia berharap kampus lebih berperan dalam mengkampanyekan penguatan demokrasi, termasuk untuk Pilkada 2024.
MK Putuskan Pemilihan Suara Ulang Pilkada Papua 2024, Diskualifikasi Yermias Bisai |
![]() |
---|
Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Alasannya |
![]() |
---|
Pekan Depan, Mahkamah Konstitusi Mulai Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024 |
![]() |
---|
MK Terima 215 Permohonan Sengketa Pilbup, di Antaranya Paslon Berbudi |
![]() |
---|
Sikapi Konflik Pilkada Puncak dan Intan Jaya, 4 Kerukunan Mahasiswa Papua Tengah Sampaikan 5 Poin |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.