Pilkada 2024
Antisipasi Sengketa, Puluhan Anggota Bawaslu se-Papua Barat Ikut Bimtek 'Penulisan Pendapat Hukum'
"Kami harus banyak belajar tentang menulisan pendapat hukum yang benar," kata Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie
Penulis: Fransiskus Irianto Tiwan | Editor: Tarsisius Sutomonaio
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu) Papua Barat menggelar "Bimbingan Teknis Penulisan Legal Opinion" bagi Bawaslu kabupaten se-Papua Barat, Kamis (22/8/2024)
Kegiatan yang digelar di Swiss Belhotel Manokwari pada 21-23 Agustus tersebut diikuti 28 peserta anggota divisi hukum penyelesaian sengketa, kasubag dan staf dari 7 kabupaten di Papua Barat.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, menyatakan tujuan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan Bawaslu kabupaten dalam menulis pendapat hukum.
"Kegiatan ini penting sekali. Kami harus banyak belajar tentang menulisan pendapat hukum yang benar," katanya.
Secara prosedur teknis, ucapnya, Bawaslu yang berwenang untuk menangani sengketa membutuhkan kemampuan lebih.
Baca juga: Bawaslu Fakfak Papua Barat Tolak Keseluruhan Gugatan Paslon SARIFA
Langkah pertama, ucapnya, harus yakin menyampaikan permohonan, menyampaikan jawaban termohon dan pembuktian.
"Setelah kesimpulan itu, ada keputusan yang dibuat oleh majelis dan terdiri membuat pertimbangan hukum dan merangkai fakta," Elias Idie.
Ia berharap, setelah kegiatan ini, anggota Bawaslu berkoordinasi dengan KPU dan stakeholder.
MK Putuskan Pemilihan Suara Ulang Pilkada Papua 2024, Diskualifikasi Yermias Bisai |
![]() |
---|
Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Alasannya |
![]() |
---|
Pekan Depan, Mahkamah Konstitusi Mulai Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024 |
![]() |
---|
MK Terima 215 Permohonan Sengketa Pilbup, di Antaranya Paslon Berbudi |
![]() |
---|
Sikapi Konflik Pilkada Puncak dan Intan Jaya, 4 Kerukunan Mahasiswa Papua Tengah Sampaikan 5 Poin |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.