Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Segera Dibahas, Komisi II DPR RI Tawarkan Dua Opsi

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Komisi II DPR RI segera membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan rapat itu diagendakan setelah reses.

Legislatif akan membahas jadwal pelantikan kepala daerah itu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Bahtra menawarkan dua opsi soal jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

"Kami akan menyampaikan dua opsi," kata Bahtra Banong di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Pertama, 7 Februari 2025 untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur kemudian 10 Februari untuk bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. 

Baca juga: KPU Papua Barat Tetapkan Pasangan Doamu Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pilkada 2024

Opsi ini untuk pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki gugatan PHPU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadwal ini sesuai jadwal awal yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2024.

Kedua, pelantikan setelah semua sengketa hasil pilkada beres di Mahkamah Konstitusi.

Opsi ini berlaku untuk 310 daerah yang masih bersengketa hasil pilkada 2024 di MK.

Dua jadwal pelantikan itu, ucap Bahtra Banong, tidak mereduksi esensi keserentakan Pilkada 2024, termasuk pelantikan kepala daerah terpilih.

Kepastian jadwal pelantikan kepala daerah segera dibahas Komisi II DPR RI beserta Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI.

"Kami segera membahasnya pada masa sidang reses selesai pada 22 Januari 2024," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Sejauh ini, proses sidang sengketa hasil pilkada 2024 masih berlangsung di MK.

Karena itu, pelantikan kepala daerah diproyeksikan menunggu seluruh sengketa di MK selesai pada 13 Maret 2025.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pimpinan Komisi II DPR Tawarkan 2 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024,