Bungkam Informasi Publik, Pansel DPR Otsus Papua Barat Resmi Dilaporkan ke Reskrimsus Polda

"Ini menarik, karena di Republik ini merupakan kasus pertama di tanah Papua terkait dengan tindak pidana tidak memberikan informasi publik yang seharusnya diberikan," cetusnya.

Matius Gun Ramar

Kesempatan tersebut, Matius Gun Ramar menegaskan bahwa laporan ke Polda Papua Barat adalah bagian dari melaksanakan amanat Pasal 52 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

"Saya laporkan tujuh anggota yang terlibat dalam Pansel berdasarkan Pasal 52 UU KIP, bahwa badan publik yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon, atau memberikan informasi yang tidak benar, dapat dikenakan sanksi pidana," ujarnya.

Ia mengakui, bahwa bukan soal terpilih atau tidak dalam tahapan seleksi, namun kinerja Pansel yang terkesan tidak transparan sejak awal seleksi menjadi salah satu hal yang mengganjal bagi peserta.

Baca juga: Diduga Abaikan Putusan Majelis KI, Pansel DPRP Otsus Papua Barat Dilaporkan ke Ombudsman

"Sejak awal seleksi satupun hasil (nilai) tidak ada yang [dikecualikan], namun setelah itu Pansel bungkam saat saya meminta rincian nilai," bebernya,

Ia menyebut, upaya tersebut [minta rincian nilai] bahkan telah ditempuh melalui sidang sengketa informasi publik di KI Papua Barat.

"Meski hasil sidang KI memerintahkan untuk diberikan (rincian nilai), tetapi itupun tidak digubris."

Kami juga sempat mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, sebelum resmi melapor secara pidana ke Polda Papua Barat," ujar Gun Ramar menjelaskan.