Hari Otonomi Khusus, Gubernur Papua Barat Tekankan Transparansi dan Inklusivitas

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan publik dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). 

Hal itu disampaikan dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Khusus Papua Tahun 2025 di Halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (21/11/2025).

Dalam amanatnya, Dominggus Mandacan menyebut Otsus sebagai perjalanan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat pembangunan, dan menjaga jati diri masyarakat Papua.

"Keberhasilan Otsus tidak boleh diukur dari besar anggaran, tetapi dari kualitas belanja dan manfaat nyata yang dirasakan rakyat," ucap Gubernur.

Menurutnya, Papua Barat telah mencatat sejumlah kemajuan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan melalui beasiswa dan afirmasi, pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM.

Namun, Dominggus Mandacan memastikan evaluasi harus menjadi alat untuk memperbaiki dan membangun langkah baru.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan seluruh komponen masyarakat.

Baca juga: Bamus DPR Papua Barat Harap Penetapan APBD 2026 Tidak Bergeser dari Jadwal

Transparansi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program menjadi kunci agar anggaran Otsus benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya orang asli Papua.

Dominggus mengajak semua aparatur dan masyarakat menjadikan peringatan Hari Otsus 2025 sebagai momentum bekerja lebih jujur, cepat, tepat, dan berpihak kepada rakyat.

"Dengan pertolongan Tuhan, Papua Barat akan terus melangkah menuju pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan,” kata Dominggus Mandacan.

Pada momentum tersebut, Pemprov Papua Barat turut meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) khusus bagi orang asli Papua. 

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi layanan administrasi kependudukan.

Baca juga: Wakil Presiden: Papua Bukan Tempat Pengasingan, Kawal Ketat Dana Otsus

IKD juga mendukung validasi data untuk keperluan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta persiapan pemilu dan pilkada.

Gubernur menegaskan tiga instruksi utama dalam implementasi IKD yakni inklusivitas, keamanan data, dan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah daerah diminta memperluas layanan jemput bola, mempercepat perekaman KTP elektronik, serta memastikan tidak ada satu pun warga termasuk di pedalaman, kepulauan, dan komunitas adat yang tertinggal dalam layanan administrasi.

“Perekaman e-KTP adalah fondasi penting perencanaan pembangunan dan akses layanan dasar,” ujar Dominggus Mandacan