Ini Dua Nama Petahana Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Cek Perolehan Suara

Amirudin sebelumnya masuk dalam empat nama yang diberikan peringatan oleh KPU untuk menginput dokumen fisik selama 3x24 jam sejak tanda terima dan berita acara diterima.

Selanjutnya, syarat dukungan minimal 12 nama balon DPD RI ini akan diturunkan kepada KPU kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya.

Nantinya, KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual terhadap dukungan yang diserahkan balon.

"Nanti KPU kabupaten/kota akan memverifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon DPD," tutur Fatmawati.

Disebutkan, sebanyak 16 bakal calon yang mengambil akun Silon di kantor persiapan KPU Papua Barat Daya.

Mereka mengambil akun Silon sejak pembukaan tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan minimal calon anggota DPD RI tanggal 26 desember 2022 lalu.

Namun hingga penutupan Minggu (8/1/2023) pukul 23.59 WIT hanya 13 Bacalon yang memenuhi syarat.

Dari 13 bakal calon senator yang menyerahkan dokumen syarat dukungan minimal sembilan orang diterima karena lengkap data Silon.

"Sedangkan empat orang diterima dengan sejumlah catatan, yaitu wajib menginput dokumen fisik selama 3x24 jam sejak tanda terima dan BA diterima," ungkap dia.

Fatmawati menambahkan, satu bacalon atas nama Marius Air dikembalikan dokumen karena dukungan tidak memenuhi minimal syarat dukungan 1000.

Sedangkan, dua bacalon tidak kembali menyerahkan dokumen syarat, yaitu Namsah dan Johan Nebore.

Tahap selanjutnya, sambungnya, akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD-RI.

"Tapi kita masih tunggu ada empat bakal calon yang harus mengupload data ke dalam Silon dalam jangka waktu 3x24 jam," jelas Fatmawati.

"KPU menunggu catatan yang dilengkapi empat bakal calon tersebut, karena berkaitan dengan analisis kegandaan antar syarat dukungan bakal calon," katanya.

(*)