Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, George Dedaida: Bentuk Regulasi, Libatkan Adat dan Gereja

Pada 2022, George Dedaida pernah mendorong agar pemerintah membentuk regulasi khusus untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Dokumentasi George Dedaida
Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Barat George Dedaida. Ia menyarankan agar upaya penanganan stunting juga harus melibatkan pihak adat dan gereja. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat di bawah kepemimpinan Pj Gubernur, Paulus Waterpauw, gencar melakukan gerakan intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem.

Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Barat, George Dedaida, menyarankan agar upaya tersebut juga melibatkan pihak adat dan gereja.

Menurut George, adat dan gereja memiliki warga hingga ke pelosok daerah.

"Dua unsur ini harus dilibatkan aktif dalam program tersebut (penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem)," kata George Dedaida kepada Tribunpapuabarat.com, Sabtu (24/6/2023).

Dikatakannya, organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus menerjemahkan langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Paulus Waterpauw.

Baca juga: Harganas ke-30, Pj Gubernur Papua Barat Harapkan Peran Aktif Keluarga Percepat Penurunan Stunting

 

Dalam hal data dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaiatan langsung dengan program tersebut.

"Ini harus diterjemahkan baik oleh OPD," ujarnya.

Peran aktif bupati dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting juga dibutuhkan agaar program yang baik ini berkesinambungan dan tepat sasaran.

"Kalau Pj gubernur sudah turun langsung ke daerah untuk melakukan program ini, sudah seharusnya dilanjutkan oleh bupati dan jajarannya di daerah," ucap George Dedaida.

"Bupati harus gelorakan program ini hingga sampai ke pelosok kampung-kampung," katanya.

Baca juga: Septi Meidodga Sarankan Pemda se-Papua Barat Bentuk Perda Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Lebih lanjut ia mengatakan, selain dengan tindakan langsung ke lapangan, pemerintah juga harus membentuk satu regulasi khusus.

Regulasi tersebut menjadi acuan dalam menjalankan program pengentasan kemisminan ekstrem dan stunting di Papua Barat.

Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak hanya berbicara pada sektor kesehatan semata.

Melainkan melibatkan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Baca juga: Paulus Waterpauw dan Ketua PKK Papua Barat Resmikan Rumah Penanganan Stunting di Teluk Wondama

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved