Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, George Dedaida: Bentuk Regulasi, Libatkan Adat dan Gereja
Pada 2022, George Dedaida pernah mendorong agar pemerintah membentuk regulasi khusus untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Penulis: Libertus Manik Allo | Editor: Tarsisius Sutomonaio
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat di bawah kepemimpinan Pj Gubernur, Paulus Waterpauw, gencar melakukan gerakan intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem.
Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Barat, George Dedaida, menyarankan agar upaya tersebut juga melibatkan pihak adat dan gereja.
Menurut George, adat dan gereja memiliki warga hingga ke pelosok daerah.
"Dua unsur ini harus dilibatkan aktif dalam program tersebut (penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem)," kata George Dedaida kepada Tribunpapuabarat.com, Sabtu (24/6/2023).
Dikatakannya, organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus menerjemahkan langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Paulus Waterpauw.
Baca juga: Harganas ke-30, Pj Gubernur Papua Barat Harapkan Peran Aktif Keluarga Percepat Penurunan Stunting
Dalam hal data dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaiatan langsung dengan program tersebut.
"Ini harus diterjemahkan baik oleh OPD," ujarnya.
Peran aktif bupati dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting juga dibutuhkan agaar program yang baik ini berkesinambungan dan tepat sasaran.
"Kalau Pj gubernur sudah turun langsung ke daerah untuk melakukan program ini, sudah seharusnya dilanjutkan oleh bupati dan jajarannya di daerah," ucap George Dedaida.
"Bupati harus gelorakan program ini hingga sampai ke pelosok kampung-kampung," katanya.
Baca juga: Septi Meidodga Sarankan Pemda se-Papua Barat Bentuk Perda Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Lebih lanjut ia mengatakan, selain dengan tindakan langsung ke lapangan, pemerintah juga harus membentuk satu regulasi khusus.
Regulasi tersebut menjadi acuan dalam menjalankan program pengentasan kemisminan ekstrem dan stunting di Papua Barat.
Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak hanya berbicara pada sektor kesehatan semata.
Melainkan melibatkan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Baca juga: Paulus Waterpauw dan Ketua PKK Papua Barat Resmikan Rumah Penanganan Stunting di Teluk Wondama
Sumiyati Temongmere Resmi Jabat Ketua DPC FPPI Fakfak 2025-2030, Ini Targetnya |
![]() |
---|
Polisi Periksa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPR Papua Barat |
![]() |
---|
Hanya 2 OPD Lampirkan Data LKPJ 2024, Aloysius Siep: Itupun Tak Terbaca Baik |
![]() |
---|
Biro Pemerintahan Papua Barat Akui Kesulitan Kumpul Data LKPJ dari OPD |
![]() |
---|
Soroti Kuota IPDN Papua Barat, Aloysius Siep: Prioritaskan Orang Asli Papua |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.