Menjelang Pengesahan APBD-P 2025 Teluk Bintuni, Romilus Tatuta: Beri Ruang untuk DPRK "Lebih Teliti"

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni Romilus Tatuta, meminta kepada pemda selaku eksekutif agar memberikan ruang bagi legislatif sebelum pengesahan APBD-Perubahan 2025 maupun APBD-Induk 2026.

Demikan kata Romilus Tatuta, bahwa melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPKR dapat  melihat kembali seluruh dokumen anggaran yang diajukan masing-masing perangkat pemerintah sebelum disahkan.

"Sehingga kita bisa teliti, dan sama-sama melihat program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan serta menyentuh langsung kepada masyarakat Teluk Bintuni," kata Romilus Tatuta kepada media di Bintuni, Sabtu (12/4/2025).

Baca juga: Rapat di DPRK Teluk Bintuni, Pengusaha OAP Pertanyakan Paket Masyarakat Rp 50 Miliar

Ia tidak menampik tentang  waktu  yang sudah sangat singkat bagi eksekutif untuk  menyiapkan rencana anggaran dan program.

"Memang kita dikejar waktu, karena RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) juga sudah terlambat dilakukan," ujarnya.

Akibat keterlambatan tersebut, sehingga anggaran dari pusat ke daerah langsung disertakan dengan program.

"ini adalah pengalaman yang jangan kita ulang lagi, supaya pembangunan itu bisa merata sesuai usulan masyarakat," ujarnya. 

Baca juga: Pemda Bintuni Janji Bangun Gedung IAD Kejati Papua Barat, Syarifuddin: Insyaallah Terealisasi 

Romilus Tatuta mengatakan, bahwa ada program  yang tidak  bisa diakomodir dalam sistem saat pengimputan, nanum Ia berharap semuanya bisa diakomodir untuk tahun 2025 ini.

Ia juga berharap penyusunan RPJMD tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya agar setiap program yang dibuat benar-benar program yang pro kepada rakyat.

Baca juga: Bappelitbangda Teluk Bintuni Gelar Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029

Sehingga, lanjut Romilus Tatuta, apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni  bisa tercapai  di tahun 2025 . 

"Kami DPRK Teluk Bintuni tetap siap untuk menunggu dokumen RPJMD ke DPRK dan kami siap mengawal untuk disahkan," katanya.