LHP BPK Papua Barat
BPK Ungkap Belanja Bansos 32,7 Miliar dan Tiga Item Belanja dalam LKPD Manokwari 2024 Tak Punya Lpj
belanja bantuan sosial (bansos) pada BPKAD yang tidak tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan total nilai sebesar Rp 32,7 miliar
lihat foto
Bupati Manokwari Hermus Indou menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan independen.
Menurutnya, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus cerminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Hasil pemeriksaan dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," kata Hermus Indou.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari menyambut baik seluruh rekomendasi BPK dan berkomitmen menindaklanjutinya secara serius dan tepat waktu.
"Perolehan opini [WDP] dari BPK menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian internal, serta menjaga kualitas laporan keuangan secara konsisten," tambahnya.
| Langkahi DPRK, Solidaritas Mahasiswa Minta Bupati Manokwari Cabut Rekomendasi Distributor Miras |
|
|---|
| Hadiri Rapat Paripurna DPRK, Hermus Indou Janji Benahi Tata Kelola Keuangan Pemda Manokwari |
|
|---|
| Hadiri Rakor Kredit Wilayah Sulampua, Melkias Werinusa: Ada Dua Kesimpulan dan Empat Rekomendasi |
|
|---|
| DPRK Teluk Bintuni Gelar RDP dengan BKPP dan Pencaker OAP Soal CPNS |
|
|---|
| BI Papua Barat Ajak Generasi Muda Cinta dan Paham Rupiah sebagai Simbol Kedaulatan Negara |
|
|---|
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.