Presma Universitas Papua Soroti 24 Tahun Otsus: Yang Menikmati Hanya Pejabat

“Hampir semua kebijakan tetap diambil pemerintah pusat sehingga hak-hak dasar orang papua terancam," ucapnya.

Baca juga: 24 Tahun Otsus Papua, Ali Hindom Sampaikan Refleksi dan Catatan Implementasi di Fakfak

Presma menegaskan bahwa evaluasi UU Otsus wajib dilakukan demi keadilan bagi orang Papua.

“Otsus tidak ada gunanya bagi rakyat Papua, yang menikmati hanya pejabat,” kata Yenuson Rumaikeuw.

Karena itu, Presma menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat:

1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.

2. Menghentikan pengambilalihan tanah ulayat dan klaim sebagai tanah negara.

3. Menarik militer dari Tanah Papua.

4. Mengesahkan UU Masyarakat Adat.

5. Memberikan pendidikan dan kesehatan layak tanpa syarat bagi orang Papua.

6. Menghentikan seluruh proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan masyarakat.

7. KPK memeriksa lembaga pengguna anggaran Otsus.

8. Memeriksa transparansi penyaluran anggaran Otsus hingga perangkat daerah.

9. Menghapus BP3OKP karena dianggap mengambil fungsi lembaga kultur orang Papua.

10. Memberikan pengakuan penuh terhadap MRP dan lembaga adat dalam setiap kebijakan Otsus.