TAG
kendaraan dinas
-
Selain kendaraan dinas, Kejari Teluk Bintuni juga menyerahkan 1.125 dokumen kependudukan anak.
Sabtu, 18 Oktober 2025
-
"Penarikan kendaraan dinas akan dimulai pada Senin pekan depan. Kami berharap semua pihak terkait bisa kooperatif dalam proses ini," katanya.
Sabtu, 5 Juli 2025
-
penilaian terhadap aset kendaraan dinas Pemprov Papua Barat sedang dilakukan oleh tim penilai Kanwil DJKN XVII Papua-Maluku.
Sabtu, 9 November 2024
-
Melkias Werinussa menjelaskan kendaraan dinas yang banyak tidak fungsional itu disebabkan pejabatnya sudah pensiun atau meninggal dunia.
Jumat, 12 Juli 2024
-
"Untuk memastikan bahwa kendaraan dinas pejabat atau ASN mematuhi standar emisi yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Senin, 10 Juni 2024
-
Apabila surat instruksi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang menguasai aset negara, maka kejaksaan akan mengambil tindakan tegas.
Rabu, 5 Juni 2024
-
Pemeriksaan ini juga mencakup kesiapan Posko Operasi Mantap Praja (OMP) Polres Teluk Bintuni.
Senin, 27 Mei 2024
-
Kolonel Inf Hartoni mengatakan, personel Sub Denpom TNI AD bertanggung jawab atas pengecekan tersebut.
Senin, 15 Januari 2024
-
Ia berharap, pemerintah sebagai role model dalam pembayaran pajak, agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Rabu, 18 Oktober 2023
-
Bawaslu Papua Barat menegaskan penggunaan kendaraan dinas dalam iring-iringan parpol melanggar Pasal 2 UU Nomor 5 Tentang Netralitas ASN.
Minggu, 14 Mei 2023
-
Panglima TNI Serahkan Ratusan Kendaraan Dinas untuk Operasi Pasukan Perbatasan dan Mabes TNI sebagai bantuan operasioanl dirawat dan dijaga baik-baik
Minggu, 18 Desember 2022
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved