Yohanis Manibuy Serahkan LKPJ 2024 ke DPRK Teluk Bintuni, Berikut Postur Belanja 3,2 Triliun APBD

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Bupati  Yohanis Manibuy resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni.

Penyerahan itu diawali pembacaan nota pengantar LKPJ 2024 dalam sidang Paripurna DPRK Teluk Bintuni, Senin (1/9/2025).

Dalam keterangannya, Bupati Yohanis Manibuy juga merincikan belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp 3,2 triliun dari total Rp 3,3 triliun APBD Induk.

Dari Rp 3,2 triliun belanja APBD 2024, belanja terbesar berada pada item belanja operasioal dan belanja modal.

"Belanja operasional sebesar Rp 1,7 triliun dan belanja modal sebesar Rp 1,2 triliun," ujar Yohanis Manibuy.

Baca juga: Pansus DPR Papua Barat Temukan Selisih Data LKPJ 2024, Pemanggilan TAPD Dijadwalkan Pekan Depan

Ia mengatakan bahwa Pemkab Teluk Bintuni pada tahun 2024 juga mengalami defisit anggaran sebesar Rp 72,1 miliar.

Namun, kata Bupati bahwa defisit anggaran ini dapat tertangani dengan baik setelah mendapatkan suntikan dana bagi hasil.

"Defisit kita bisa teratasi karena ada dana bagi hasul dari sumber daya alam reguler dan dana bagi hasil migas otsus kurang bayar dari kementerian keuangan," ujarnya.

Berikut Reincian Pengelolaan Belanja APBD 2024 Teluk Bintuni Rp 3,2 Trilun:

1. Belanja operasinal yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 1.762.138.807.909,21 atau 91,34 persen.

2. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi jaringan, dan belanja aset lainnya sebesar Rp 1.235.231.601.432 atau 83,86 persen. 

3. Belanja tidak terduga sebesar Rp 18.239.575.566 atau 64.94 persen. 

4. Belanja Transfer meliputi transfer bantuan keuangan ke kampung dan transfer bantuan keuangan lainnya, Rp 262.241.617.000 atau 100 persen. 

Baca juga: DPRK Teluk Bintuni Soroti Keterlambatan Pergeseran APBD 2025 

Kesempatan tersebut, Bupati Yohanis Manibuy juga merincikan pengelolaan pembiayaan daerah tahun 2024 yang meliputi  Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 53.848.754.740,76  yang bersumber dari Sisa Lebih Pengelolaan Anggaran (SILPA) lebih pembiayaan anggaran. 

"Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 3.170.000.000.000, dan pembiayaan Netto sebesar Rp 50.678.754.740. Dengan konstruksi pembiayaan tersebut maka terdapat SILPA sebesar Rp122.812.535.347,42," kata Bupati merincikan.

Infrastruktur dan Program Pro Rakyat

Selanjutnya, penggunaan anggaran Teluk Bintuni di bidang Infrastruktur meliputi pembangunan jalan aspal sepanjang 11,09 km, pembukaan jalan baru 168,84 km serta jembatan 2 unit, box Cuvert 6 unit, drainase 26,46 kilo meter dan cor beton 76,54 km.

Selain itu, program pro rakyat yang dibiayai pemerintah yang menjadi program unggulan meliputi pembangunan tempat ibadah seperti gereja, masjid dan kegiatan keagamaan lembaga keagamaan disalurkan sebesar Rp 40.183.000.000.

Program unggulan lainnya, Penyaluran bantuan langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui Pos Babo, Tofoi, Bintuni dan Bank Mandiri disalurkan dua tahap.

Tahap pertama sebesar Rp 1.986.969.134 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2.754, dan tahap kedua sebesar Rp 1.986.969.134 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2.754 KPM. 

"Tahap tiga dan empat disalurkan sebesar Rp4.069.471.585 dengan jumlah penerima manfaat sama jumlahnya," kata Bupati.

Baca juga: Buka Musrenbang RPJMD 2025-2029, Bupati Yohanis Manibuy Atensikan Program Pro Rakyat

Modal Usaha dan Bantuan Pendidikan

Sementara itu, Bantuan Modal Usaha tahun 2024 yang dikelola dinas Perindagkop melalui Bank BRI sebesar Rp7.500.000.000 dengan jumlah penerima manfaat 1.375 orang.

Subsidi Penerbangan Rp 2.000.000.000, Bantuan pendidikan Rp 15.000.000.000, Bantuan Pendidikan khusus untuk Orang Asli Papua (OAP) sebesar Rp 15.000.000.000, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Rp 1.900.140.000.

Program Unggunlan dan Dana Desa

Dan khusus program unggulan Bupati lainnya pada tahun 2024 juga dilaksanakan melalui bantuan dana padat karya yang disalurkan ke 24 Distrik induk dan 4 Distrik pemekaran sebesar Rp 18.825.000.000.

Sementara penyaluran dana desa kepada 115 kampung sebesar Rp 117.815.330.000, dan dana operasional kampung 145 kampung pemekaran sebesar Rp 155.091.967.800.