BREAKING NEWS - PDI Perjuangan Bakal Laporkan Bawaslu dan KPU Kota Sorong Papua Barat Daya ke Polisi

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong, Muhammad Nasir Sukunwatan juga angkat bicara soal cekcok dengan kader PDI Perjuangan sebelum pelantikan.

Menurutnya, pelantikan itu termasuk kategori kampanye, padahal belum masuk tahapan.

Dikatakan, sosialisasi partai politik (parpol) seharusnya dilakukan di dalam ruangan, bukan di ruang terbuka.

"Kami menegur itu karena acara ini dilakukan di luar dan peserta yang hadir ini masyarakat, dan ada anak-anak kecil juga. Ini kan sudah masuk unsur kampanye, sementara tahapan kampanye belum dimulai," kata Nasir.

Baca juga: Setelah Bertemu Masyarakat, Hery Towansiba Buka Palang Kantor KPU Pegunungan Arfak

Ia menambahkan, pihaknya mendapat undangan dalam acara pelantikan DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya.

Namun, dikatakan, banyaknya massa saat pelantikan tidak ada dalam surat pemberitahuan.

"Seharusnya partai politik memberikan surat pemberitahuan dua hari sebelum kegiatan," ucapnya.

"Kami akan panggil partai politik yang bersangkutan, mungkin setelah acara selesai," ujar Nasir, ketika itu.

Hal senada disampaikan Ketua KPU Kota Sorong, Roberth Yumame.

Ia menyebut tidak adanya surat pemberitahuan terkait kegiatan di luar gedung.

Itu tertuang dalam Peraturan KPU yang menyatakan setiap partai politik peserta Pemilu wajib melakukan sosialisasi, bukan kampanye.

"Kami akan proses administrasi sesuai undang-undang KPU, dan Bawaslu juga," kata Roberth Yumame.

(*)