Bawaslu Sebut Proses Pendaftaran Calon Anggota DPD Dapil Papua Barat Sesuai PKPU

"Jadi kalau dalam pantauan kami sejak 26 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023, semuanya berjalan sesuai dengan regulasi,"

TRIBUNPAPUABARAT.COM/LIBERTUS MANIK ALLO
PENDAFTARAN DPD - Anggota Bawaslu Papua Barat Nurlailah Muhammad saat ditemui Tribunpapuabarat.com di ruang kerjanya, Kamis (12/1/2023). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat telah melaksanakan penerimaan dukungan calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat.

Proses penerimaan syarat dukungan calon DPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022.

"Jadi kalau dalam pantauan kami sejak 26 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023, semuanya berjalan sesuai dengan regulasi," kata Anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlailah Muhammad saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Bawaslu Papua Barat Ajak Pemprov Berkolaborasi Mengawasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Baca juga: Kantor Persiapan Bawaslu Papua Barat Daya Diresmikan, Pj Gubernur: Ini Rencana Tuhan

Dikatakannya, hal yang sama pun akan dilakukan ketika sudah masuk dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Nanti pada saat vermin kan di kabupaten, kami juga akan ikut turun mengawasi," ujar perempuan yang akrab disapa Lily ini.

Diungkapkannya, Bawaslu Papua Barat mencatat 17 bakal calon yang telah mendaftar ke KPU.

"Selanjutnya ini kami juga kami akan ikut melakukan mengawasi bukti dukungan yang diserahkan, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak," uca Nurlailah Muhammad.

Ditambahkannya, tidak semua profesi/pekerjaan dapat memberi dukungan kepada calon anggota DPD.

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang di Papua Barat dan Papua Barat Daya Jadi Budaya: 2024 Masih Terjadi

Baca juga: Jumlah Anggota Bawaslu Papua Barat Daya dan 6 Kabupaten Kota Mengacu Perrpu Pemilu 2024

Adapun profesi/pekerjaan yang tidak bisa memberikan dukungan kepada calon anggota DPD.

1. Prajurit TNI

2. Anggota Polri

3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

4. Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP)

5. PPK, PPS

Baca juga: Bawaslu: Kearifan Lokal Punya Peran Kuat dalam Pengawasan Pemilu Serentak

Baca juga: Bawaslu Papua Barat Minta Warga Aktif Awasi Pemilu 2024, Dulu Banyak Pelanggaran tapi Minim Laporan

6. Panwaslu Kecamatan

7. Panwaslu Kelurahan/Desa

8. Kepala Desa/Perangkat Desa

9. Jabatan lainnya yang dilarang peraturan perundang-undangan.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved