Pemilu 2024
BPKP Papua Barat Wanti-wanti KPU Soal Anggaran dari Pemda
"Kalau fraud itu dananya ada, dikeluarkan (dipakai), tapi kegiatannya tidak ada," kata Kepala BPKP Papua Barat, Zainuri,
Penulis: R Julaini | Editor: Tarsisius Sutomonaio
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat mengawasi bantuan anggaran pemerintah daerah kepada KPU untuk Pemilu 2024.
Kepala BPKP Papua Barat, Zainuri, mengatakan proses pengawasan sudah dimulai.
"Termasuk nanti mungkin kalau Pemda (provinsi dan kabupaten) meminta bantuan untuk melakukan pendampingan," ujar Zainuri, Rabu (10/5/2023).
Ia memastikan proses pengawasan masih berjalan sehingga belum menemukan kendala.
Baca juga: Pemda Papua Barat Dapat Penghargaan dari BPKP: Ini Pecah Telur
Bantuan anggaran dari Pemda ke KPU belum disalurkan.
"Baru sebatas rencana. Saya dengar baru disiapkan," ungkapnya.
Zainuri mewanti-wanti agar tak terjadi penyalahgunaan anggaran (fraud).
"Kalau fraud itu dananya ada, dikeluarkan (dipakai), tapi kegiatannya tidak ada," jelas Zainuri.
Disebutnya, BPKP Papua Barat akan mengeluarkan peringatan sebelum ada fraud.
Baca juga: Mamberob Rumakiek Daftar ke KPU Papua Barat Daya Diiringi Suling Tambur
Jika hal itu sudah terjadi, BPKP Papua Barat akan mengeluarkan rekomendasi.
"Rekomendasinya bisa berupa penarikan kembali dana atau hal lain," ujar Zainuri.
Risiko itu disebutnya tidak merujuk pada Pemilu 2019.
Zainuri menilai risiko penyalahgunaan anggaran itu dapat diketahui dalam proses.
FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2024, Sumita: Pengaruh Eksternalitas Masih Kuat |
![]() |
---|
KPU Manokwari Ungkap Nasib Calon Anggota DPRD Jika Tak Dilantik karena Masalah LHKPN |
![]() |
---|
KPU Pegaf Sebut 3 Calon Terpilih DPRD Pegaf Belum Serahkan LHKPN |
![]() |
---|
Tolak Permohonan Partai Hanura, Hakim MK: Tindakan KPU Manokwari Sudah Benar |
![]() |
---|
Candra Kirana: Syarat Dukungan Paslon Independen Pilkada Kaimana Minimal 4.453 Pemilih |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.